Kembali Gelar Aksi, PRT dan Aktivis Soroti Bias Personal dalam Sikapi RUU PPRT

PARA Pekerja Rumah Tangga (PRT) bersama aktivis perempuan dan perburuhan yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) kembali melakukan aksi harian di depang Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/9).

Dengan perasaan gusar namun tetap sabar, mereka menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPRT yang tekatung-katung selama hampir 20 tahun.

Aksi kali ini menggaungkan tema "Pengesahan UU PPRT untuk Inovasi Berkelanjutan". Koalisi aksi mengungkapkan bahwa keengganan pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU PPRT lebih dilandasi alasan yang bias personal alias ego-system.

Baca juga : Formappi: RUU PPRT akan Dikorbankan Demi Hajat Parpol dan Rezim Mendatang

"Pribadi yang close minded, close hearts biasanya tak timbul tekad untuk bekerja demi kemajuan semesta, yaitu untuk kepentingan keadilan sosial, atau eco-system," keluh Luviana dari Konde.co dalam keterangannya, Kamis (19/9).

Para PRT bersaksi bahwa pihak yang menolak RUU PPRT cenderung menolak dialog dan tidak mau mendengar. Walaupun sudah diberikan data dan fakta, itu tidak membangunkan kesadaran pada mereka alias apriori. Bahkan ketika masukan para ahli berbagai bidang mampu membantah penolakan tersebut, ia tidak bisa mengubah pandangan penolak.

"Semula ada fraksi menolak karena takut merusak kekeluargaan dan gotong-royong, padahal keduanya dijadikan asas di RUU PPRT," kata Prilly dari LBH Apik Jakarta. Ia lalu menceritakan ada pula fraksi yang menolak karena menganggap terlalu minim perlindungan di draft RUU, padahal justru DPR yang melakukan pemangkasan-pemangkasan.

Baca juga : RUU PPRT Diabaikan Bukti DPR Tanpa Legacy

"Substansi RUU PPRT telah dibahas panjang lebar dan perubahan di banyak rumusan, telah mengakomodasi masukan berbagai pihak. Namun masih ada juga anggota DPR menolak karena takut masuk penjara, padahal tidak ada satu pun norma pidana di dalam RUU PPRT," sambung Khotimun dari Asosiasi LBH APIK Indonesia.

Hal itu menimbulkan dugaan bahwa para politisi yang menolak RUU PPRT tidak betul-betul mendalami draf RUU tersebut.

Diundang Wakil Ketua DPR

Pada hari ini, koalisi sipil dijadwalkan akan bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Gedung DPR. Sebanyak 20 orang perwakilan disebut akan diterima Dasco. "Kami menyiapkan pernyataan sikap atas nama Koalisi Sipil untuk RUU PPRT dan akan kami serahkan kepada Pak Sufmi Dasco," kata Lita Aggraini dari Jala PRT.

Lita menjelaskan bahwa Isi pernyataan sikap adalah mendesak proses legislasi diteruskan hingga pengesahan karena Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah turun atas RUU usulan DPR dalam Sidang Paripurna pada Mei 2023. Namun sampai sekarang, sidang paripurna belum juga dilakukan.

"Masa DPR mau menjilat ludah? Apalagi saat itu disetujui oleh semua fraksi dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR. Masa DPR menipu ibu-ibu dan publik?," kata Lita. Dalam pertemuan dengan Dasco, para PRT dan aktivis akan mendesak RUU disahkan September 2024 ini. (H-2)