Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

Ini Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law

Membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia.

Menaker: Aturan Terkait UMP Masih Tetap Berlaku

Menaker mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.

Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rapat Kerja DPR Pemerintahkan Tentukan Poin Pembahasan UU Cipta Kerja

Willy Aditya mengatakan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) dibahas oleh fraksi-fraksi yang akan dilihat catatan pentng efektivitas teknis pembahasan.

Menko Perekonomian Airlangga: Implementasi UU Cipta Kerja Tunjukkan Hasil Positif

Sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021, OSS telah menelurkan 379.051 perizinan berusaha baik berupa izin baru maupun eksisting.

Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah mendorong revisi dan perbaikan UU Cipta Kerja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022.

Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Revisi UU Cipta Kerja tersebut terkait dengan pasal yang mengandung ketenagakerjaan seperti pelaksanaan ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.

NasDem Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Lintas K/L untuk Revisi Omnibus Law

Segera menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat tim lintas kementerian dalam rangka melakukan perubahan UU Cipta Kerja.

Revisi UU OJK Diperlukan untuk Penguatan Perlindungan Masyarakat

Hendrawan memastikan pembahasan revisi UU OJK ini akan diselesaikan pasca diselesaikannya pembahasan RUU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD).

Revisi UU SKN Disesuaikan dengan Perkembangan Zaman

Rano Karno mengatakan, revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dirancang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Revisi UU SKN Harus Sertakan DBON dan Fokus ke Masa Depan Atlet

Tidak perlu terlalu fokus dengan KONI dan KOI.

Revisi UU Dikdok Harus Jamin Siswa Miskin Bisa Kuliah Kedokteran

Pembiayaan kuliah bidang kedokteran yang terkenal mahal yang selama ini hanya bisa dijangkau oleh orang-orang memiliki uang.

UU Pers Perlu Dimutakhirkan untuk Lindungi Pers

Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perlu adanya revisi untuk memperkuat peran pers di masyarakat. Selain itu, perlu juga pembaharuan aturan terkait teknologi terkini.

DPR Pastikan Perkuat Sistem Merit untuk ASN

Meritokrasi dapat membantu mengontrol korupsi, suap, dan praktik tidak etis lainnya dalam birokrasi.

DPR Usulkan Revisi UU Pemilu Lewat Perppu

Revisi menjadi solusi atau pilihan dalam mengurai kompleksitas pemilu serentak 2024 mendatang.

Wapres Minta Revisi UU ASN tidak Ganggu Reformasi Birokrasi

Jangan sampai revisi UU ASN ini melemahkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.

Revisi Terbatas UU Pemilu Perlu Dilakukan

Revisi terbatas hanya pada pasal yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen pemilu.

Revisi Paket Undang-Undang Parpol Terkendala Waktu

Menurut Saan, pembahasan revisi paket UU politik dikhawatirkan tidak akan berjalan baik lantaran bentrok dengan persiapan Pemilu 2024.

Peradilan Khusus Tak Relevan, Perlu Revisi Terbatas UU Pilkada Diperlukan

Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

PPP Inginkan Penyempurnaan Revisi UU Politik dilakukan Usai Pandemi

Arsul Sani menyebut wacana penyempurnaan atau revisi paket Undang-Undang (UU) politik sebaiknya baru dilakukan setelah pandemi Covid-19 dan pemilihan ekonomi selesai dilakukan pemerintah.

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

Mapel Koding dan KA Kini Sah di Sekolah

Timur Tengah Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia