NEWSTICKER

Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

Ini Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law
03/12/2021 20:33
Membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia.
Menaker: Aturan Terkait UMP Masih Tetap Berlaku
02/12/2021 16:54
Menaker mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.
Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja
01/12/2021 10:44
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Rapat Kerja DPR Pemerintahkan Tentukan Poin Pembahasan UU Cipta Kerja
29/11/2021 17:45
Willy Aditya mengatakan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) dibahas oleh fraksi-fraksi yang akan dilihat catatan pentng efektivitas teknis pembahasan.
Menko Perekonomian Airlangga: Implementasi UU Cipta Kerja Tunjukkan Hasil Positif
29/11/2021 14:19
Sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021, OSS telah menelurkan 379.051 perizinan berusaha baik berupa izin baru maupun eksisting.
Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas 2022
29/11/2021 14:11
Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah mendorong revisi dan perbaikan UU Cipta Kerja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022.
Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022
29/11/2021 14:04
Revisi UU Cipta Kerja tersebut terkait dengan pasal yang mengandung ketenagakerjaan seperti pelaksanaan ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.
NasDem Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Lintas K/L untuk Revisi Omnibus Law
29/11/2021 13:32
Segera menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat tim lintas kementerian dalam rangka melakukan perubahan UU Cipta Kerja.
Revisi UU OJK Diperlukan untuk Penguatan Perlindungan Masyarakat
20/10/2021 08:31
Hendrawan memastikan pembahasan revisi UU OJK ini akan diselesaikan pasca diselesaikannya pembahasan RUU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD).
Revisi UU SKN Disesuaikan dengan Perkembangan Zaman
04/10/2021 10:41
Rano Karno mengatakan, revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dirancang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Revisi UU SKN Harus Sertakan DBON dan Fokus ke Masa Depan Atlet
01/10/2021 15:58
Tidak perlu terlalu fokus dengan KONI dan KOI.
Revisi UU Dikdok Harus Jamin Siswa Miskin Bisa Kuliah Kedokteran
30/9/2021 16:40
Pembiayaan kuliah bidang kedokteran yang terkenal mahal yang selama ini hanya bisa dijangkau oleh orang-orang memiliki uang.
UU Pers Perlu Dimutakhirkan untuk Lindungi Pers
30/9/2021 12:55
Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perlu adanya revisi untuk memperkuat peran pers di masyarakat. Selain itu, perlu juga pembaharuan aturan terkait teknologi terkini.
DPR Pastikan Perkuat Sistem Merit untuk ASN
28/9/2021 21:15
Meritokrasi dapat membantu mengontrol korupsi, suap, dan praktik tidak etis lainnya dalam birokrasi.
DPR Usulkan Revisi UU Pemilu Lewat Perppu
27/9/2021 16:15
Revisi menjadi solusi atau pilihan dalam mengurai kompleksitas pemilu serentak 2024 mendatang.
Wapres Minta Revisi UU ASN tidak Ganggu Reformasi Birokrasi
25/9/2021 14:30
Jangan sampai revisi UU ASN ini melemahkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.
Revisi Terbatas UU Pemilu Perlu Dilakukan
24/9/2021 16:34
Revisi terbatas hanya pada pasal yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen pemilu.
Revisi Paket Undang-Undang Parpol Terkendala Waktu
31/8/2021 16:40
Menurut Saan, pembahasan revisi paket UU politik dikhawatirkan tidak akan berjalan baik lantaran bentrok dengan persiapan Pemilu 2024.
Peradilan Khusus Tak Relevan, Perlu Revisi Terbatas UU Pilkada Diperlukan
29/8/2021 13:43
Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
PPP Inginkan Penyempurnaan Revisi UU Politik dilakukan Usai Pandemi
26/7/2021 15:30
Arsul Sani menyebut wacana penyempurnaan atau revisi paket Undang-Undang (UU) politik sebaiknya baru dilakukan setelah pandemi Covid-19 dan pemilihan ekonomi selesai dilakukan pemerintah.