Selasa 07 Desember 2021, 18:41 WIB

Revisi UU Kejaksaan Disahkan, Kewenangan Penyadapan Diperluas

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Revisi UU Kejaksaan Disahkan, Kewenangan Penyadapan Diperluas

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin

 

PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas bagi jaksa dalam melakukan penyadapan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan UU Kejaksaan yang baru telah memperkuat dasar hukum institusinya dalam menyadap.

"Penyadapan tidak hanya diperlukan dalam tahap penyidikan saja, melainkan juga pada tahap penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron," ujar Burhanuddin melalui keterangan tertulis, Selasa (7/12).

Dengan adanya kewenangan yang lebih luas, Korps Adhyaksa akan menambah satu pusat dalam strukturnya, yakni Pusat Pemantauan (Monitoring Center). Pusat Pemantauan tersebu akan menunjang pelaksanaan tugas penyadapan.

Baca juga: DPR Sahkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

"Hati-hati dan jangan disalahgunakan dalam menggunakan kewenangan ini karena terkait dengan hak privasi," kata Jaksa Agung.

UU Kejaksaan baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Burhanuddin berharap jajarannya bisa menggunakan kewenangan yang melekat melalui beleid baru. Selain itu, ia juga meminta anak buahnya agar tidak terpaku pada kewenangan penuntutan saja.

"Sementara kewenangan-kewenangan lainnya kita abaikan. Mari kita introspeksi dan lakukan yang terbaik apa yang telah menjadi amanat undang-undang," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Tepis Tudingan DPD, DPR Tegaskan Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

👤Reporter: Putri Nurul Ilmi/ Penulis: Irvan Sihombing 🕔Selasa 18 Januari 2022, 16:24 WIB
Meski ditolak PKS, Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 yang digelar hari ini sudah menyetujui RUU IKN menjadi...
Antara

Terkait TPPU, KPK Sita Aset Bupati HSU Senilai Rp14,2 Miliar

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 18 Januari 2022, 16:03 WIB
Ali mengatakan aset yang disita yakni sebuah tanah dan bangunan senilai Rp10 miliar di Hulu Sungai Utara, uang tunai dalam bentuk rupiah...
Dok.MI

Menkeu: Anggaran Pembangunan IKN Bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 18 Januari 2022, 15:33 WIB
Meski demikian Sri Mulyani memastikan desain pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus kepada aspek yang paling prioritas di tengah masih...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya