Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

Istana: Memang Belum Waktunya Revisi UU Sisdiknas Diketahui Presiden

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan revisi peraturan perundangan itu saat ini masih dalam proses sangat awal.

Pemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP

Eddy menjelaskan pemidanaan terhadap advokat dihapus lantaran undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif.

Revisi UU Ciptaker Mesti Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS

Salah satu amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah Membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan.

UU P3 Rampung, DPR Tunggu Surpres Revisi UU Ciptaker

DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

RUU Sisdiknas Harus Sertakan Bab Khusus Tentang Teknologi Digital

Meski baru pada tahap awal, draf RUU yang sudah tersebar luas saat ini tidak mencantumkan bab khusus yang mengatur pendidikan terkait teknologi digital.

Baleg DPR Sebut Revisi UU PPP Solusi Atasi Tumpang Tindih Regulasi

Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Baleg DPR-RI Heri Gunawan menyatakan, revisi UU PPP diharapkan akan menjadi solusi mengatasi terjadinya 'obesitas' dan tumpang tindih regulasi.

Nadiem dan Gus Yaqut Pastikan madarasah Tetap Ada dalam RUU Sisdiknas 

"Sedari awal tidak ada keinginan atau pun rencana menghapus sekolah, madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional."

Perlu Peta Jalan Pendidikan Sebelum RUU Sisdiknas Disahkan 

“RUU Sisdiknas itu kan ingin mengadopsi undang-undang guru, dosen, dan sebagainya dimasukkan jadi satu. Sebaiknya jangan dulu, jadi based-nya apa? Dasarnya apa?."

PGRI Minta Pemerintah Tunda Revisi UU Sisdiknas

Pasalnya, draft RUU dinilai tidak lebih baik. Kementerian Dikbudristek seharusnya fokus pada masalah pendidikan di masa pandemi dan pascapendemi.

Aspek Formal dan Materi RUU Sisdiknas Dinilai Lemah

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai organisasi guru tingkat nasional, menilai RUU Sisdiknas sangat lemah dari aspek formal prosedural dan aspek isi atau materi.

DPR Dorong Partisipasi Publik Lebih Luas dalam Penyusunan RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas tersebut harus mengacu pada Pembukaan dan Batang Tubuh pada Bab XIIII UUD 1945 di atas tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembahasan Revisi UU Sisdiknas Minim Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dunia Pendidikan

KRITIK terkait proses pembahasan revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diinisiasi Kemendikbudristek terus bermunculkan.

Hapus Peran Organisasi Profesi Guru, FSGI Tolak Revisi UU Sisdiknas

UU Guru dan Dosen dan Peraturan Disiplin PNS sudah cukup kuat sebagai payung hukum untuk melindungi martabat dan kehormatan profesi guru negeri-swasta.

Demi Demokrasi Lebih Baik, UU Pemilu Mestinya Direvisi

Berkaca pemilu 2019 dan pilkada 2020, ada banyak masalah yang ditemui dan semestinya diperbaiki demi mewujudkan pesta demokrasi yang lebih baik di 2024.

Pemerintah Harus Transparan Dalam Revisi UU Nomor 12/2011

Pemerintah harus mengedepankan asas kehati-hatian, transparansi, dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya dalam proses revisi undang-undang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco: RKUHP akan Diselesaikan Tahun 2022

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan dituntaskan pada tahun 2022.

Atasi Overkapasitas Lapas, Menkumham Targetkan Revisi UU Narkotika 2022

Yasonna mengungkapkan revisi beleid itu akan mengatasi sumber masalah kelebihan beban lapas yang terjadi selama ini. Ia menilai beban lapas saat ini sudah sangat berat.

AJI Nilai UU Terkait K3 Sudah Ketinggalan Zaman dan Perlu Diperbaharui

"Kita tahu UU K3 yang ada saat ini sudah sangat jauh sekali dari tahun 1970-an ejaannya pun masih ejaan lama. Ini artinya memang dari segi regulasi kita tidak bisa berharap banyak."

Aturan Kepailitan dan PKPU Masih Perlu Disempurnakan 

"Sebaiknya tidak dimoratorium tapi solusinya adalah melakukan revisi karena di Undang-Undang PKPU masih banyak kekurangan di pasal-pasalnya,” kata Edward. 

Revisi UU Kejaksaan Disahkan, Kewenangan Penyadapan Diperluas

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan UU Kejaksaan yang baru telah memperkuat dasar hukum institusinya dalam menyadap.

Timur Tengah Baru

Mewaspadai Risiko Komersialisasi dan Politisasi Data Pribadi Warga

Refleksi Lima Dekade MUI dalam Mengembangkan Arsitektur Ekonomi Syariah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia