Rabu 25 Mei 2022, 21:18 WIB

Pemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Pemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP

MI/M. Irfan
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej

 

REVISI Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) akan mengakomodasi 14 isu krusial. Namun, DPR dan pemerintah sepakat dua isu krusial dihapus.

"Satu adalah mengenai pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi. Karena menurut hemat kami itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kedua adalah pemidanaan terhadap advokat curang," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Eddy menjelaskan pemidanaan terhadap advokat dihapus lantaran undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif. Jika hanya merujuk pada advokat, maka jerat terhadap aparat penegak hukum (APH) yang lain dipertanyakan.

"Kenapa hanya advokat yang berbuat curang saja yang kemudian dipidana? Dari hasil masukan itu kami take out dan itu nanti akan diatur dalam undang-undang advokat," ucap Eddy.

Eddy mengatakan terdapat pasal-pasal dalam revisi KUHP lain yang juga direformulasi. Hal itu guna mencegah timbulnya multafsir.

"Seperti misalnya ya, pasar-pasal terhadap penodaan agama, lalu ada pasal yang berkaitan dengan kekuatan gaib dan lain sebagainya itu kita melakukan reformulasi supaya tidak menimbulkan perdebatan, tetapi tidak menghilangkan substansi," jelas Eddy.

Baca juga: Revisi UU Ciptaker Mesti Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS

Adapun 14 isu krusial pemidanaan yang diakomodasi dalam Revisi KUHP yakni:

1. The living law atau hukum pidana adat yang diatur dalam Pasal 2.

2. Pidana mati yang diatur dalam Pasal 200.

3. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 218.

4. Tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib yang diatur dalam Pasal 252.

5. Unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih yang diatur dalam Pasal 278-279.

6. Tindak pidana contempt of court yang diatur dalam Pasal 281.

7. Penodaan agama yang diatur dalam Pasal 304.

8. Penganiayaan hewan yang diatur dalam Pasal 342.

9. Alat pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan yang diatur dalam Pasal 414-416.

10. Penggelandangan yang diatur dalam Pasal 431.

11. Aborsi yang diatur dalam Pasal 469-471.

12. Perzinaan yang diatur dalam Pasal 417.

13. Kohabitasi yang diatur dalam Pasal 418.

14. Pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 479. (OL-4)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Komunitas Live Positif Indonesia Dorong Peningkatan Kesadaran Hukum di Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 03 Juli 2022, 18:54 WIB
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pada 5 Mei 2021 yang menyatakan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia menembus 94 per 100 ribu...
Dok MI

Jokowi Harus Perkuat Daya Tawar untuk Jadi King Maker 2024

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 03 Juli 2022, 17:45 WIB
Jokowi bisa menjadi king maker untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan kelanjutan beberapa program...
Antara

36 Partai Politik Sudah Terdaftar di Sipol KPU

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 03 Juli 2022, 16:45 WIB
Data calon peserta Pemilu 2024 yang terekam dalam Sipol KPU, mencakup 31 partai nasional dan 5 partai lokal. Sejumlah partai pun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya