Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
REVISI Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) akan mengakomodasi 14 isu krusial. Namun, DPR dan pemerintah sepakat dua isu krusial dihapus.
"Satu adalah mengenai pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi. Karena menurut hemat kami itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kedua adalah pemidanaan terhadap advokat curang," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Eddy menjelaskan pemidanaan terhadap advokat dihapus lantaran undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif. Jika hanya merujuk pada advokat, maka jerat terhadap aparat penegak hukum (APH) yang lain dipertanyakan.
"Kenapa hanya advokat yang berbuat curang saja yang kemudian dipidana? Dari hasil masukan itu kami take out dan itu nanti akan diatur dalam undang-undang advokat," ucap Eddy.
Eddy mengatakan terdapat pasal-pasal dalam revisi KUHP lain yang juga direformulasi. Hal itu guna mencegah timbulnya multafsir.
"Seperti misalnya ya, pasar-pasal terhadap penodaan agama, lalu ada pasal yang berkaitan dengan kekuatan gaib dan lain sebagainya itu kita melakukan reformulasi supaya tidak menimbulkan perdebatan, tetapi tidak menghilangkan substansi," jelas Eddy.
Baca juga: Revisi UU Ciptaker Mesti Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS
Adapun 14 isu krusial pemidanaan yang diakomodasi dalam Revisi KUHP yakni:
1. The living law atau hukum pidana adat yang diatur dalam Pasal 2.
2. Pidana mati yang diatur dalam Pasal 200.
3. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 218.
4. Tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib yang diatur dalam Pasal 252.
5. Unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih yang diatur dalam Pasal 278-279.
6. Tindak pidana contempt of court yang diatur dalam Pasal 281.
7. Penodaan agama yang diatur dalam Pasal 304.
8. Penganiayaan hewan yang diatur dalam Pasal 342.
9. Alat pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan yang diatur dalam Pasal 414-416.
10. Penggelandangan yang diatur dalam Pasal 431.
11. Aborsi yang diatur dalam Pasal 469-471.
12. Perzinaan yang diatur dalam Pasal 417.
13. Kohabitasi yang diatur dalam Pasal 418.
14. Pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 479. (OL-4)
Bahayanya, atas semua kelemahan itu, pembentuk UU melemparkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dalih bahwa itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perdebatan.
KASUS kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pasutri di Depok, Jawa Barat, oleh Bani Bayumi terhadap suaminya Putri Balqis telah terjadi berulang kali (voortgezet delict), sejak 2016.
EMPAT anak ditemukan tewas di dalam kamar di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan (6/12).
Polda Metro Jaya akan fokus pada Pasal 359 KUHP tentang kelalaian terkait kasus kematian anak artis Tamara Tyasmara.
POLDA Metro Jaya menggelar perkara kasus kematian anak artis Tamara Tyasmara, Dante, 6. Ekspose ini untuk penetapan tersangka pelaku dugaan kelalaian yang mengakibatkan anak meninggal dunia.
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved