Rabu 20 Oktober 2021, 08:31 WIB

Revisi UU OJK Diperlukan untuk Penguatan Perlindungan Masyarakat

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Revisi UU OJK Diperlukan untuk Penguatan Perlindungan Masyarakat

Ist/DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno.

 

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) diperlukan dalam rangka penguatan perlindungan masyarakat, terlebih di saat maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal seperti saat ini.

Hendrawan memastikan pembahasan revisi UU OJK ini akan diselesaikan pasca diselesaikannya pembahasan RUU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD).

“Yang jelas di masa sidang nanti Bulan November sampai Desember, kita akan selesaikan RUU HKPD dulu. Nah, berarti Komisi XI di tahun ini sudah selesaikan dua UU, yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU HKPD. Nah, baru nanti akan mengerjakan yang lain di sektor keuangan,” ujar Hendrawan dalam Forum Legislasi bertema ‘Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK?’, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10).

Politikus PDI-Perjuangan ini menjelaskan rencana untuk merevisi UU OJK ini telah lama disuarakan. Pun revisi UU OJK ini telah masuk dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024 serta akan didesain dalam bentuk omnibus law bersamaan dengan UU lain terkait dengan sektor keuangan.

“UU OJK yang saat ini ada khususnya untuk perlindungan masyarakat masih diperlukan penguatan,” tambah Hendrawan.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menilai perlindungan masyarakat menjadi salah satu tugas dan fungsi utama, sebagaimana amanat dalam UU tersebut Bab IV Pasal 28-31.

“Oleh karenanya, ada mekanisme penyelesaian jika terjadi persoalan. Pertama, internal dispute resolution itu yang harus dilakukan perusahaan dengan konsumennya,” jelas Sari Putih.

“Tapi apabila memang tidak bisa, OJK bisa memfasilitasi dengan melihat fakta-fakta yang ada dan melihat pada perjanjian,” lanjutnya.

OJK juga akan terus mendorong perusahaan pinjol untuk terus meningkatkan transparansi dalam hal pemberian bunga, denda, serta manfaat atau risiko yang harus dipahami penerima pinjaman. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI.Adami Dwi

Jaga Ketertiban Umum dengan Implementasikan UU Ormas

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 01 Desember 2021, 21:43 WIB
Dalam pasal tersebut ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan,...
Ilustrasi

Kemendagri : Penentuan Jadwal Pemilu 2024 tak Perlu Tergesa-Gesa, Tunggu Komisioner Baru KPU Terpilih 

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 01 Desember 2021, 20:56 WIB
"Pemilu masih lama dan masih cukup waktu. Sekarang juga sedang berlangsung seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu RI...
Dok Setwapres

Wapres Apresiasi Dudung Bangun Hubungan Kemanusiaan dengan KKB Papua

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 01 Desember 2021, 20:33 WIB
Rencana ini bisa memudahkan pemerintah untuk mewujudkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya