Pemerintah Izinkan Pejabat Rapat di Hotel, DPRD : Tunggu Aturan Resmi

DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel. Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono mengatakan, adapun kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun perlu diiringi pengawasan dan regulasi yang ketat.

Ia mengatakan bahwa pelonggaran aturan tersebut dapat berdampak besar pada pemulihan ekonomi, terutama bagi sektor perhotelan, restoran, UMKM, usaha perjalanan, hingga industri pendukung lainnya.

"Bukan hanya bagi hotel tapi ada efek berantai bagi perekonomian Jakarta secara keseluruhan,” ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (10/6).

Baca juga : Farhan Tancap Gas, Pemkot Bandung Rapat di Hotel Mulai Hari Ini

Namun, politisi Partai Demokrat itu  menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran.

“Agar penggunaan anggaran tetap sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa hingga saat ini belum ada instruksi atau regulasi resmi dari pemerintah pusat yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Payung hukum resmi sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah tidak ragu dalam menerapkan kebijakan tersebut. 

Baca juga : Kebijakan Boleh Rapat di Hotel Bawa Angin Segar

Selain itu, langkah ini dinilai mendesak karena banyak sektor ekonomi, khususnya perhotelan, terdampak cukup parah akibat pembatasan aktivitas pemerintahan di hotel selama beberapa waktu terakhir.

"Kita tunggu saja aturan resminya," tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan mengadakan rapat di hotel dan restoran. (Far/M-3)