Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
INDUSTRI perbankan nasional dinilai masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global. Pertumbuhan kredit pada Mei 2025 tercatat 8,43%, setara Rp7.900 triliun. Itu dinilai cukup baik meski lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 8,88%.
Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebutkan kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tinggi dari total pertumbuhan kredit, yaitu 13,74%. Lalu diikuti oleh kredit konsumsi yang tumbuh 8,82% dan kredit modal kerja tumbuh 4,94%.
Adapun dari sisi kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 11,61%. Sementara itu, dari sisi debitur, kredit korporasi tumbuh 11,92%, jauh melampaui pertumbuhan kredit UMKM yang hanya 2,17%.
"Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,29%, dan NPL net sebesar 0,85%," kata Dian dalam konferensi pers secara daring, Selasa (8/7).
Dia melanjutkan, dana pihak ketiga (DPK) dan likuiditas tetap tumbuh stabil. Per Mei 2025, DPK tercatat mencapai Rp9.072 triliun, tumbuh 4,29% secara tahunan. Pertumbuhan didorong oleh kenaikan pada giro sebesar 5,57%, tabungan 5,39%, dan deposito 2,31% secara tahunan.
Kondisi likuiditas juga dinilai memadai. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) berada di angka 24,98%, jauh di atas ambang batas 10%. Sementara Liquidity Coverage Ratio (LCR) tercatat sebesar 192,41%, menandakan bank memiliki bantalan likuiditas yang kuat untuk menghadapi tekanan pasar.
"Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) yang berada di level tinggi sebesar 25,51%. Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang sangat kuat di tengah kondisi ketidakpastian global dewasa ini," tutur Dian.
Sementara rasio loan at risk (LAR) berada di angka 9,93%, sedikit naik dibanding bulan sebelumnya namun masih dalam batas wajar dan stabil seperti sebelum pandemi.
Sedangkan kredit dari Buy Now Pay Later (BNPL) juga terus tumbuh pesat. Per Mei 2025, kredit BNPL mencapai Rp21,89 triliun atau naik 25,41% secara tahunan, dengan total rekening mencapai hampir 25 juta. (H-3)
Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi luas guna memastikan ekosistem pasar yang lebih kredibel, adaptif, serta kompetitif di tingkat internasional.
Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah memaparkan UMKM saat ini masih mengalami kesulitan akses pendanaan terjangkau karena persoalan administrasi, jaminan, dan manajerial.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Ini syaratnya!
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi pengunduran diri serentak tiga pejabat tingginya, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar.
TIGA pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kompak menyatakan mundur di tengah polemik ambruknya indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan penyidikan tindak pidana pasar modal berupa transaksi semu.
SPinjam menghadirkan kampanye khusus untuk pengajuan pinjaman pertama berjudul “Jelas Tanpa Jebakan” yang berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026.
Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 24 Desember 2025 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.
OJK diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan tertentu, termasuk penetapan batas maksimum manfaat ekonomi bagi perusahaan pembiayaan dalam penyelenggaraan BNPL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved