Jumat 24 September 2021, 16:34 WIB

Revisi Terbatas UU Pemilu Perlu Dilakukan

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Revisi Terbatas UU Pemilu Perlu Dilakukan

Ilustrasi
Pemilu

 

PEMERINTAH dan DPR diharapkan bisa merevisi secara terbatas UU Pemilu terkait pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Revisi terbatas hanya pada pasal yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen pemilu.

“Karena Pemilu 2024 akan kompleks luar biasa, jadi nggak bisa kalau semuanya diserahkan ke PKPU,” kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Jumat.

Menurut Khoirunissa, gagasan tersebut untuk mengatasi problematika jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemerintah meminta agar pencoblosan dilakukan pada April 2024. Sementara, pihak KPU meminta agar pencoblosan dilakukan pada Februari 2024 agar punya waktu cukup untuk mempersiapkan Pilkada 2024.

Baca juga: Soal Azis Syamsuddin, DPR Tunggu Penetapan Resmi KPK

Menurut Ninis, panggilan Khoirunissa, sebenarnya saat RDP di DPR ada semangat untuk menyederhanakan tahapan pemilu. Namun penyederhanaan tersebut mensyaratkan adanya perubahan regulasi terlebih dulu.

“Ini masalahnya. Mau sederhanakan tahapan tapi UU pemilunya belum diubah, kalau keputusannya tetap April 2024 pasti akan sangat bertumpuk,” keluhnya.

Dirinya mengkhawatirkan apabila jadwal pemilu tetap diadakan April 2024, makanya situasi tersebut memberatkan penyelenggara. “Di saat yang sama akan ada pendaftaran calon perseorangan untuk pilkada. Belum lagi setelah itu ada proses penyelesaian sengketa di MK. Ini tentu memberatkan,” pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

MI/M Irfan

Tito Lantik Komjen Paulus Waterpauw jadi Deputi BNPP

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 14:51 WIB
Paulus dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan...
MI/MOH IRFAN

Banyak Masalah, Junimart Minta Kementerian ATR/BPN Berbenah

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 13:55 WIB
Konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dengan para pengusaha di beberapa daerah menimbulkan keresahan di...
ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Kasus Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Pengusaha

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 13:48 WIB
Saksi-saksi yang diperiksa yakni Direktur CV Karya Bhakti Nursisi Budiono, Presiden Direktur PT Adi Wijaya Hadi Suwarno, Direktur CV Puri...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya