Berita Terbaru Pulau D Hari Ini

Porsi untuk Rakyat Kecil Tersingkir dari Pulau Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya tetap melanjutkan reklamasi empat pulau dari yang direncanakan 17 pulau di Teluk Jakarta.

4 Ribu PNS DKI akan Ikuti Upacara HUT RI di Pulau Reklamasi

Pemprov DKI akan menyiapkan 75 bus yang akan disebar di 12 titik keberangkatan

Soal Perayaan HUT RI, Anies Ingin Kenalkan Pulau Reklamasi

Perayaan HUT ke-74 RI di lahan hasil reklamasi disebut Anies sebagai simbol lahan itu kini benar-benar menjadi milik umum dan semua warga DKI serta warga Indonesia pada umumnya.

Jakpro Siapkan Pulau D Reklamasi untuk Upacara 17 Agustus

Meskipun belum mendapat kepastian dari Pemprov DKI, namun Jakpro sudah menyiapkan Pulau D sebagai lokasi uapacara 17 Agustus

Anies Makin Terbukti Berpihak pada Pengembang Pulau Reklamasi

Perayaan HUT RI ke-74 di Pantai Maju menunjukkan keberpihakan Anies kepada investasi.

Izin Pulau Reklamasi tidak Permanen

TINDAKAN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan 932 izin mendirikan bangunan (IMB) bagi 932 rumah kantor dan rumah tinggal di Pulau D

Sebut Reklamasi Jadi Perluasan Darat Jakarta, Anies Dikritik DPRD

Pandapotan bersikukuh penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan di atas pulau reklamasi harus berdasarkan pada peraturan daerah.

Pulau D Memberlakukan Akses Khusus

Petugas keamanan mengawasi dari pos yang terletak di tengah deretan rukan. Ketika orang yang berada di dalam rukan dimintai keterangan, mereka tidak bersedia menanggapi.

Pergub Jadi Legalisasi Pengembang di Pulau Reklamasi

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, lanjut Anies, sebenarnya pihaknya memiliki kewenangan untuk mencabut pergub tersebut.

Ahok: Pergub Bukan Dasar Hukum Penerbitan IMB Pulau D

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15% buat bangun DKI. Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda, karena ada pasal 15% kontribusi," ujar Ahok.

Anies Sebut Pergub Era BTP Penyebab Adanya IMB di Pulau Reklamasi

Pergub untuk pulau reklamasi itu, kata Anies, dibuat sebagai dasar hukum pembangunan di Pulau Reklamasi.

Anies Tolak Cabut Pergub 206/2016

Pemanfaatan Pulau D baru dipakai kurang dari 5% lahan hasil reklamasi. Masih ada 95% kawasan hasil reklamasi yang masih belum dimanfaatkan.

IMB Pulau D Harus Berdasarkan Perda

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menggalang hak interpelasi terkait penerbitan IMB di pulau reklamasi yang hanya berdasarkan pergub

Pemprov DKI Enggan Buat Perda Khusus Tata Ruang Reklamasi

Hanya RZWP3K yang akan diajukan untuk mengatur pantai utara setelah 12 mil termasuk Pulau Seribu

Geliat Ekonomi di Pulau D

Pelan, tetapi pasti, pembangunan fi sik di Pulau D berlanjut. Di satu sisi, Pemprov DKI menjaga kepercayaan investor. Di sisi lain, penerbitan IMB menuai polemik.

Anies Dituntut Transparan soal Penerbitan IMB Pulau D

Sejumlah pihak mempertanyakan dasar hukum IMB untuk ratusan bangunan di Pulau D. Pemprov DKI  mengaku sudah sesuai prosedur.

Pemprov DKI Harus Terbuka Soal Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Penerbitan IMB harus sesuai dan tertib hukum, Pemprov DKI harus menjelaskan alasan penerbitan hal yang sebelumnya dilarang

Anies: Usaha Kuliner Pulau Maju Ilegal

Usaha kuliner di Pulau Maju tidak memiliki izin sehingga akan segera ditertibkan

Segel Food Court Pantai Maju, Satpol PP DKI Tunggu Arahan

Satpol PP tak bisa langsung menindak kegiatan yang berjalan di Pulau Maju tanpa adanya rekomendasi dan arah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta

Jika Sudah Berizin, Restoran di Pulau Maju Harus Bayar Pajak

Untuk usaha kuliner, jika sudah berizin maka wajib bayar pajak berupa PPN dan pajak restoran sebesar 10% dari total nilai penjualan

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia