Soal Perayaan HUT RI, Anies Ingin Kenalkan Pulau Reklamasi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan puncak perayaan HUT ke-74 RI tingkat Provinsi DKI Jakarta berlangsung di pulau reklamasi yakni di Pulau D atau Pantai Maju. Hal ini didasari alasan untuk mengenalkan pulau hasil reklamasi yang saat ini sudah terbuka bagi masyarakat luas.

Ketetapan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur No 71/2019. Instruksi ini menyebut hampir seluruh pegawai di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta harus mengikuti upacara HUT ke-74 RI di Pantai Maju.

"Jadi begini, dahulu lahan hasil reklamasi adalah wilayah tertutup bahkan media masuk ke sana tak bisa dijaga ketat seakan-akan milik pribadi dan milik swasta. Kemudian kita ubah jadi kawasan terbuka milik RI, yang seluruh warga negara bisa masuk kawasan itu," kata Anies usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Rabu (14/8).

Perayaan HUT ke-74 RI di lahan hasil reklamasi, menurutnya, sebagai simbol lahan itu kini benar-benar menjadi milik umum dan semua warga DKI serta warga Indonesia pada umumnya.

Nelayan dan Isu Reklamasi Hanya Komoditi Politik Anies

Penegasan perayaan HUT ke-74 RI oleh Anies ini berbanding terbalik dengan penderitaan nelayan serta warga pesisir Teluk Jakarta yang ikut terdampak proyek reklamasi.

Sebelum ada reklamasi, warga pesisir kerap kali menjadi langganan banjir rob. Banjir rob juga semakin tinggi karena adanya reklamasi pulau. Tak hanya itu, akses berlayar bagi nelayan juga semakin terbatas karena pengembang reklamasi mengkavling perairan.

Baca juga: Anies akan Gelar Upacara HUT Kemerdekaan di Pulau Reklamasi

Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati melayangkan kritik tajam pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pertama ini menunjukkan keberpihakan Anies kepada investasi. Selama ini ternyata betul lah kiranya nelayan dan isu reklamasi hanya dijadikan komoditi politik Anies," terang Susan saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (24/7).

Susan juga menegaskan dengan rencana ini Anies terang-terangan melecehkan kaum nelayan yang selama ini menderita akibat reklamasi. Diketahui banyak kriminalisasi yang terjadi dialami oleh nelayan akibat dilarang memasuki perairan pulau reklamasi.

"Kedua, dengan adanya rencana HUT RI ke 74 di Pulau D, ini adalah pemikiran Anies yang melecehkan nelayan dan kedaulatan bangsa. Nelayan menolak keras apa yang Anies lakukan ini," tegasnya.(OL-5)