Kamis 23 Juli 2020, 18:40 WIB

Porsi untuk Rakyat Kecil Tersingkir dari Pulau Reklamasi

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Porsi untuk Rakyat Kecil Tersingkir dari Pulau Reklamasi

MI/Susanto
Reklamasi di Teluk Jakarta

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya tetap melanjutkan reklamasi empat pulau dari yang direncanakan 17 pulau di Teluk Jakarta. Kelanjutan itu dilakukan karena empat pulau itu sudah berbentuk dan sudah hampir selesai.

Keempat pulau itu adalah Pulau C dan D. Lalu, ada pulau G yang dinamakan Pulau Kita, Maju, Bersama dan Pulau N yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Namun, ada satu hal yang ditemukan oleh peneliti dari Populi Center Hartanto Rosojati, yakni tidak adanya porsi bagi nelayan dan warga berpenghasilan rendah di pulau yang sudah jadi tersebut.

"Pulau reklamasi, yakni Kita, Maju, dan Bersama diserahkan pengelolaannya kepada PT Jakarta Propertindo yang juga BUMD DKI. Nah, tugas Jakpro selain mengelola harusnya juga membangun rusun untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), pasar khusus ikan, serta restoran hasil laut bagi warga nelayan agar bisa berusaha di sana, dan juga berbagai fasilitas publik," kata Hartanto dalam webinar bertajuk 'Menyikapi Proyek Reklamasi Ancol' yang digelar oleh Populi Center, Kamis (23/7).

Namun, hal itu kata Hartanto, sama sekali tidak terwujud. Dia mendatangi langsung salah satu pulau yang kini sudah memiliki fasilitas publik cukup lengkap, yakni Pulau Maju. Menurutnya, di sana bertebaran spanduk-spanduk penjualan properti bernilai miliaran rupiah.

"Jadi, justru itu (rusun untuk MBR atau pasar ikan) tidak saya temukan. Malah banyak spanduk-spanduk yang menawarkan rumah bernilai miliaran yang logisnya tidak bisa dicapai oleh warga pesisir dan nelayan yang mengandalkan tangkapan ikan," paparnya.

Baca juga: Anies Sebut Reklamasi Ancol Bisa Atasi Banjir, Pakar: Salah Besar

Sementara untuk reklamasi Ancol, Hartanto lagi-lagi menilai bahwa reklamasi Ancol bukan untuk kepentingan rakyat kecil, tetapi sepenuhnya untuk kegiatan komersial karena di situ tidak ada fasilitas publik yang bisa dinikmati gratis terkecuali masjid apung.

"Bagaimana untuk kepentingan rakyat kalau masuk Ancol saja kita harus bayar," tukasnya.

Hal ini menegaskan bahwa hasil dari reklamasi di mana pun tidak ada yang gratis yang bisa dinikmati oleh warga.

Hartanto juga berpendapat bahwa Anies memanfaatkan persoalan pengerukkan sungai dan waduk yang lumpurnya ditimbun menjadi daratan untuk memberikan kesempatan pada pengembang, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol untuk meraup untung.

"Dasar argumennya lemah. Mana ada reklamasi hanya dari lumpur-lumpur kerukan sungai? Pasti dibutuhkan material lain seperti pasir untuk mereklamasi. Jadi, alasan pengerukan lumpur yang ditimbun menjadi daratan dan kemudian ingin diperluas itu ya argumen tak berdasar," tegas Hartanto. (OL-14)

 

Baca Juga

Ilustrasi

Polri Tangkap 19 Penyelundup 62,9 Kg Sabu Jaringan Myanmar 

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 21:17 WIB
Krisno menjelaskan para tersangka menyelundupkan sabu dengan cara membungkusnya dengan teh hijau. Polisi menduga paket sabu itu diproduksi...
MI/Andri Widiyanto

Kapasitas Angkutan Umum DKI Boleh 100%, Namun KRL Tetap 32%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 19:58 WIB
KAI Commuter masih menerapkan pembatasan kapasitas 32% untuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta-Solo. Serta, menerapkan penyekatan di...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Ragunan Mulai Dibuka untuk Umum Sabtu 23 Oktober 2021

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 19:37 WIB
Pengelola mewajibkan pengunjung yang berkunjung di kebun binatang tersebut mendaftar secara daring (online) satu hari sebelum...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya