Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH pusat sebaiknya melibatkan kepala daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
Tito menyebutkan, saat ini pemerintah sudah mengajukan usulan revisi UU No 21/2001 tentang Otsus Papua itu ke Komisi II DPR RI untuk masuk ke Prolegnas 2020.
Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan terkait dengan penyusunan UndangUndang Omnibus Law.
Sejauh ini juga belum ada kejelasan undangundang yang bakal dicabut dalam skema omnibus law pada empat RUU.
Ada 248 RUU yang telah disepakati DPR masuk dalam prolegnas prioritas 2020-2024, ini tugas berat pasalnya sebagian besar anggota dewan muka baru yng minim pengalaman politik.
EMPAT rancangan undang-undang (RUU) omnibus law dipastikan tidak akan selesai dalam 100 hari kerja. Seratus hari kerja itu hanya diperuntukkan masa sidang.
UU yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas, lanjut Elen, merupakan rekomendasi dari KPK.
Badan Legislatif menyatakan finalisasi RUU Omnibus Law yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2020, tergantung sikap fraksi di DPR.
KEMENTERIAN Dalam Negeri mengusulkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Prolegnas 2020-2024.
DPR telah menetapkan 50 rancangan undang-undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.
DPR RI resmi mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, yang mencakup tiga Rancangan Undang-Undnag (RUU) Omnibus Law.
Sebanyak 55 RUU Prolegnas Prioritas 2020 akan disahkan DPR. Terdapat 4 RUU carry over yang juga akan ditetapkan oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
Sebanyak 6 fraksi menyatakan bulat mendukung dan tiga fraksi setuju dengan memberikan catatan yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, dan Fraksi Partai NasDem.
Baleg DPR RI akan mengurangi jumlah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Pembahasan bersama Kemenkumham dan DPD akan menetapkan jumlah pasti Prolegnas.
Pimpinan DPR saat ini dinilai ingkar janji lantaran sebelumnya menginginkan penyusunan UU yang tidak terlalu banyak.
Pengesahan daftar Prolegnas dilakukan dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun 2019-2020, di Jakarta, kemarin.
Ace mengatakan agar tidak menjadi beban dan bermasalah dalam penyelesaiannya, seluruh daftar Prolegnas harus dikaji dan dijabarkan lebih lengkap.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg DPR), Ibnu Multazam, mengatakan penetapan seluruh dilakukan setelah melalui rapat intensif panitia kerja Baleg DPR.
Merujuk jadwal yang dibagikan Kesekretariatan Jenderal DPR, agenda rapat paripurna akan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menyertakan RUU Perlindung-an Tokoh dan Simbol Agama dalam Prolegnas Prioritas 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved