Baleg DPR: Pembahasan RUU PKS Tunggu RKHUP

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan dilakukan kembali setelah DPR menuntaskan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Supratnan Andi Agtas menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual.

"Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya karena masih menunggu pengesahan RKUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi," jelas Supratman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

RKUHP sendiri merupakan RUU carry over dari keanggotaan DPR periode 2014-2019. RKHUP saat ini sedang dibahas oleh pemerintah bersama dengan Komisi III DPR-RI. RKHUP sendiri sempat mendapat penolakan keras dari masyarakat.

"Kita berharap nanti setelah RUU KUHP diselesaikan antara pemerintah dan Komisi III, maka RUU Kekerasan Seksual ini akan kita masukkan lagi dalam program legislasi nasional," tuturnya.

Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi antar Badan Legislasi dengan Komisi-Komisi di DPR terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas 2020 pada Selasa 30/06, Komisi VIII DPR RI menyatakan mengeluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dari Prolegnas 2020 dan mengusulkan mengganti dengan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

Baca juga: LSM Desak Pembahasan RUU P-KS Dilanjutkan

Sementara, Fraksi Partai NasDem menegaskan akan terus melanjutkan pembahsan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) agar bisa tetap diundangkan. NasDem menilai saat ini belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual.

Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Baleg DPR, Taufik Basari, dukungan terhadap RUU PKS adalah sebagai wujud dukungan terhadap para korban kekerasan seksual. Ia juga mengingatkan bahwa data kekerasan seksual yang setiap tahunnya terus meningkat yang menunjukkan berbahayanya praktek kekerasan seksual di Indonesia.

“Kejahatan ini harus dihentikan, korban kekerasan seksual mesti mendapat perlindungan dan masyarakat mesti disadarkan pentingnya bersama-sama mencegah kekerasan seksual terjadi di sekitar kita”, tegas pria yang akrab disapa Tobas ini. (A-2)