Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat Papua

PEMERINTAH pusat menjamin akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dalam proses revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pihaknya akan menampung apa pun permintaan masyarakat Papua selama bertujuan mempercepat pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu.

"Apa pun aspirasinya kita tampung selama dalam kerangka NKRI," kata Tito seusai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, kemarin.

Tito menyebutkan, saat ini pemerintah sudah mengajukan usulan revisi UU No 21/2001 tentang Otsus Papua itu ke Komisi II DPR RI untuk masuk ke Prolegnas 2020. Menurut rencana, pembahasan revisi UU ini tidak hanya di tingkat eksekutif, tapi juga di tingkat lokal dan legislatif.

"Jadi melibatkan paling tidak 3 layer. Dalam pembahasan, kita akan menggunakan mekanisme top down dan bottom up."

Mengenai materi apa saja yang bakal dibahas, Tito menjelaskan masyarakat Papua dan pemerintah pusat kemungkinan membahas kembali mengenai pemberian otonomi, ekonomi, perizinan, dan royalti.

"Termasuk kemungkinan bagi hasil yang lebih besar, aspirasi itu bisa, silakan," jelasnya.

Terkait skema dana otsus yang bakal berakhir pada 2021, Tito menyebutkan pemerintah pusat masih membuka peluang agar skema itu tetap dilakukan. "Kalau memang pemerintah pusat memiliki ruang fiskal yang mencukupi untuk itu, kenapa tidak," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui Dalam Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah mengalokasikan dana otsus Papua sebesar Rp8,37 triliun. Provinsi Papua mendapat dana sebesar Rp5,861 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp2,512 triliun. Selain itu, masih ada pula dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) sebesar Rp4,680 triliun.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya mengungkapkan, walaupun dana otsus Papua akan berakhir setelah 2021, status daerah otonomi khusus (otsus) tetap melekat pada Papua setelah 2021.

"Jadi jangan sampai ada publik berpendapat bahwa seakan-akan otsus Papua berakhir tahun 2021. Yang ada batas akhir itu adalah dana otsusnya, (sedangkan) pelaksanaan otsus Papua tetap berjalan," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar, beberapa waktu lalu.

Disebutkan, dana otsus juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana program dan implementasinya bagi masyarakat setempat. (Che/Ind/P-5)