Legislator Dukung Pengusaha Asli Papua Ikut Serta Dalam Pembangunan Daerahnya

WAKIL ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw berharap pengusaha asli papua bisa dapat ikut serta dalam mendapatkan manfaat akan hadirnya proyek-proyek pembangunan di Papua. 

Hal tersebut ia sampaikan usai rapat tim kunjungan kerja komisi V DPR RI dengan  kementerian perhubungan, Kementerian PUPR, kementerian Desa PDTT serta perwakilan pengusaha lokal Papua.

"Selama ini banyak sekali hal-hal dan kendala-kendala maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman pengusaha lokal di Papua karena banyak dengan regulasi yang baru tentang bagaimana kehadiran suatu balai yang untuk menjadi pengadaan kontrak semua infrastruktur di PUPR itu menjadi masalah di tempat kami, karena dengan keterbukaan semua pengusaha dari mana saja bisa ikut disertakan," tegas Robert.

Ia menerangkan, sebenarnya tidak masalah mereka ikut dan memberikan satu nilai tambah untuk Papua tetapi masyarakat Papua meminta kepada pemerintah, khususnya PUPR dan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus untuk tidak di generalisir semuanya karena Papua memiliki UU Otsus.

Baca juga : DPR Nilai Banyak Wisata Penunjang di Demak Belum Dipublikasi dengan Baik

"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua untuk melindungi memberikan afirmasi melindungi pengusaha-pengusaha lokal di Papua lebih khusus kepada pengusaha orang asli Papua ini yang tidak terlindungi," ungkap Robert.

Robert juga menerangkan, pengusaha ikut tender di Papua hanya berdasarkan memiliki satu surat bahwa menyatakan dia memiliki alat sementara alatnya tidak di ketahui keberadaanya ada dimana, karena transportasi untuk membawa alat untuk sampai ke tempat pengerjaan proyek mobilisasinya sangat sulit.

"Banyak pengusaha-pengusaha lokal yang sudah investasi begitu lama di sini  dan alat-alatnya begitu banyak ini yang perlu menjadi perhatian kita, Kita memberikan dukungan kepada pengusaha lokal agar ini menjadi perhatian dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) selaku pelaksana harus bisa berani dan yang paling penting verifikasi alatnya ada dimana," pungkas Robert. (RO/OL-7)