Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw berharap pengusaha asli papua bisa dapat ikut serta dalam mendapatkan manfaat akan hadirnya proyek-proyek pembangunan di Papua.
Hal tersebut ia sampaikan usai rapat tim kunjungan kerja komisi V DPR RI dengan kementerian perhubungan, Kementerian PUPR, kementerian Desa PDTT serta perwakilan pengusaha lokal Papua.
"Selama ini banyak sekali hal-hal dan kendala-kendala maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman pengusaha lokal di Papua karena banyak dengan regulasi yang baru tentang bagaimana kehadiran suatu balai yang untuk menjadi pengadaan kontrak semua infrastruktur di PUPR itu menjadi masalah di tempat kami, karena dengan keterbukaan semua pengusaha dari mana saja bisa ikut disertakan," tegas Robert.
Ia menerangkan, sebenarnya tidak masalah mereka ikut dan memberikan satu nilai tambah untuk Papua tetapi masyarakat Papua meminta kepada pemerintah, khususnya PUPR dan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus untuk tidak di generalisir semuanya karena Papua memiliki UU Otsus.
Baca juga : DPR Nilai Banyak Wisata Penunjang di Demak Belum Dipublikasi dengan Baik
"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua untuk melindungi memberikan afirmasi melindungi pengusaha-pengusaha lokal di Papua lebih khusus kepada pengusaha orang asli Papua ini yang tidak terlindungi," ungkap Robert.
Robert juga menerangkan, pengusaha ikut tender di Papua hanya berdasarkan memiliki satu surat bahwa menyatakan dia memiliki alat sementara alatnya tidak di ketahui keberadaanya ada dimana, karena transportasi untuk membawa alat untuk sampai ke tempat pengerjaan proyek mobilisasinya sangat sulit.
"Banyak pengusaha-pengusaha lokal yang sudah investasi begitu lama di sini dan alat-alatnya begitu banyak ini yang perlu menjadi perhatian kita, Kita memberikan dukungan kepada pengusaha lokal agar ini menjadi perhatian dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) selaku pelaksana harus bisa berani dan yang paling penting verifikasi alatnya ada dimana," pungkas Robert. (RO/OL-7)
Tanggung jawab yang melekat pada para pemimpin daerah hasil Pilkada di Pulau Papua adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Perubahan UU Otsus juga diterbitkan seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai penjabaran dari UU No 2 Tahun 2021.
Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved