Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028. Pasalnya, saat ini sudah terjadi kekosongan anggota MRP cukup lama dan lagi proses seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) telah usai dan sudah ditetapkan.
"Artinya ini semua proses sudah selesai dan tidak ada alasan untuk menunda pelantikan. Kami minta Mendagri segera saja melantik karena sudah terjadi kekosongan cukup lama juga keanggotaan MRP Papua ini," ungkap Boy kepada wartawan, Jumat (4/8).
Terkait masih adanya pihak yang protes dengan keterpilihan anggota MRP yang ada menurut Boy tidak menjadi alasan untuk menunda pelantikan. Lagipula jika ada pihak yang protes bisa dilakukan melalui upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara.
Baca juga: Ketua MRP Lobi PBB Minta Papua Merdeka, Kapolda: Kami akan Awasi!
"Ini kan SK penetapan sudah keluar. Kalau ada yang protes maka ikuti mekanismenya melalui PTUN. Jadi yang ada sekarang dilantik dan jika ada pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum," tegas Boy.
Menurut dia, kekosongan anggota MRP yang cukup lama akan membawa pengaruh ada agenda-agenda membantu masyarakat khususnya menyangkut keberpihakan amanat UU Otsus.
Baca juga: KIP Kabulkan Permohonan Sengketa Informasi ICW Vs Kemendagri
"Keberadaan MRP ini strategis untuk membantu masyarakat Papua dalam rangka percepatan sesuai amanat UU Otsus. Untuk apa dibuat lama. Makin cepat mereka dilantik maka semakin cepat juga mereka mulai bekerja," pungkas Boy. (Z-7)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua.
Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Bamsoet adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harus Orang Asli Papua.
MRP Provinsi Papua saat ini memiliki tugas strategis utamanya dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 2024.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
Karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tidak bisa efektif dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved