Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028. Pasalnya, saat ini sudah terjadi kekosongan anggota MRP cukup lama dan lagi proses seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) telah usai dan sudah ditetapkan.
"Artinya ini semua proses sudah selesai dan tidak ada alasan untuk menunda pelantikan. Kami minta Mendagri segera saja melantik karena sudah terjadi kekosongan cukup lama juga keanggotaan MRP Papua ini," ungkap Boy kepada wartawan, Jumat (4/8).
Terkait masih adanya pihak yang protes dengan keterpilihan anggota MRP yang ada menurut Boy tidak menjadi alasan untuk menunda pelantikan. Lagipula jika ada pihak yang protes bisa dilakukan melalui upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara.
Baca juga: Ketua MRP Lobi PBB Minta Papua Merdeka, Kapolda: Kami akan Awasi!
"Ini kan SK penetapan sudah keluar. Kalau ada yang protes maka ikuti mekanismenya melalui PTUN. Jadi yang ada sekarang dilantik dan jika ada pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum," tegas Boy.
Menurut dia, kekosongan anggota MRP yang cukup lama akan membawa pengaruh ada agenda-agenda membantu masyarakat khususnya menyangkut keberpihakan amanat UU Otsus.
Baca juga: KIP Kabulkan Permohonan Sengketa Informasi ICW Vs Kemendagri
"Keberadaan MRP ini strategis untuk membantu masyarakat Papua dalam rangka percepatan sesuai amanat UU Otsus. Untuk apa dibuat lama. Makin cepat mereka dilantik maka semakin cepat juga mereka mulai bekerja," pungkas Boy. (Z-7)
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mengunjungi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, untuk memastikan percepatan pemulihan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Mendagri Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi hunian sementara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua.
Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Bamsoet adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harus Orang Asli Papua.
MRP Provinsi Papua saat ini memiliki tugas strategis utamanya dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 2024.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
Karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tidak bisa efektif dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved