Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028. Pasalnya, saat ini sudah terjadi kekosongan anggota MRP cukup lama dan lagi proses seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) telah usai dan sudah ditetapkan.
"Artinya ini semua proses sudah selesai dan tidak ada alasan untuk menunda pelantikan. Kami minta Mendagri segera saja melantik karena sudah terjadi kekosongan cukup lama juga keanggotaan MRP Papua ini," ungkap Boy kepada wartawan, Jumat (4/8).
Terkait masih adanya pihak yang protes dengan keterpilihan anggota MRP yang ada menurut Boy tidak menjadi alasan untuk menunda pelantikan. Lagipula jika ada pihak yang protes bisa dilakukan melalui upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara.
Baca juga: Ketua MRP Lobi PBB Minta Papua Merdeka, Kapolda: Kami akan Awasi!
"Ini kan SK penetapan sudah keluar. Kalau ada yang protes maka ikuti mekanismenya melalui PTUN. Jadi yang ada sekarang dilantik dan jika ada pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum," tegas Boy.
Menurut dia, kekosongan anggota MRP yang cukup lama akan membawa pengaruh ada agenda-agenda membantu masyarakat khususnya menyangkut keberpihakan amanat UU Otsus.
Baca juga: KIP Kabulkan Permohonan Sengketa Informasi ICW Vs Kemendagri
"Keberadaan MRP ini strategis untuk membantu masyarakat Papua dalam rangka percepatan sesuai amanat UU Otsus. Untuk apa dibuat lama. Makin cepat mereka dilantik maka semakin cepat juga mereka mulai bekerja," pungkas Boy. (Z-7)
Mendagri Tito Karnavian meminta praja IPDN menerapkan ilmu pemerintahan untuk membantu pemulihan Aceh Tamiang pascabencana.
Mendagri Tito Karnavian mengirim 1.132 praja IPDN untuk mempercepat pemulihan pemerintahan dan layanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.
Menurut Mendagri data by name by address dari pemerintah kabupaten sangat diperlukan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) berupa 30 ton beras untuk korban bencana di Medan dialihkan ke Muhammadiyah Medical Center
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bantuan 30 ton beras untuk korban bencana di Medan bukan berasal dari pemerintah UEA, melainkan dari organisasi Bulan Sabit Uni Emirat Arab
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua.
Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Bamsoet adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harus Orang Asli Papua.
MRP Provinsi Papua saat ini memiliki tugas strategis utamanya dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 2024.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
Karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tidak bisa efektif dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved