Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLDA Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyesalkan pernyataan Ketua Majelis Rakyat (MRP) Papua Timotius Murib terkait usahanya memerdekakan Papua yang diunggah di media sosial.
“Sangat disayangkan Ketua MRP Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua memberikan pernyataan yang meresahkan tersebut,” ujar Mathius kepada wartawan di Jayapura, Selasa (15/11/2022).
Sebelumnya, beredar viral sebuah video di media sosial terkait keberadaan Timotius di Swiss dalam rangka melobi utusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) guna memperjuangkan kemerdekaan Papua. Timotius Murib juga meminta doa kepada masyarakat Papua agar usahanya dapat berhasil demi kemerdekaan Papua supaya dapat berdiri sejajar beserta dengan teman-teman bangsa yang lain.
Menurut Mathius, keberadaan Timotius itu sebagai Ketua MRP karena undang-undang. Oleh karena itu, tidak layak untuk salah kata ataupun berbicara kemerdekaan Papua.
"Selanjutnya kami akan awasi yang bersangkutan," pungkas Kapolda. (Mef/A-3)
Pemerintah menutup 11 bandara di Papua setelah penembakan Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation, 11 Februari 2026. Daftar 11 bandara di Papua ditutup
Aksi kekerasan KKB dinilai tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
EKSPANSI proyek pembangunan dan meningkatnya konflik di Papua dinilai tidak hanya berdampak pada hilangnya wilayah adat.
INSIDEN penembakan pesawat di area bandara Boven Digoel dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengamanan bandara, terutama di Papua.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua.
Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Bamsoet adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harus Orang Asli Papua.
MRP Provinsi Papua saat ini memiliki tugas strategis utamanya dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 2024.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
Karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tidak bisa efektif dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved