Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLDA Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyesalkan pernyataan Ketua Majelis Rakyat (MRP) Papua Timotius Murib terkait usahanya memerdekakan Papua yang diunggah di media sosial.
“Sangat disayangkan Ketua MRP Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua memberikan pernyataan yang meresahkan tersebut,” ujar Mathius kepada wartawan di Jayapura, Selasa (15/11/2022).
Sebelumnya, beredar viral sebuah video di media sosial terkait keberadaan Timotius di Swiss dalam rangka melobi utusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) guna memperjuangkan kemerdekaan Papua. Timotius Murib juga meminta doa kepada masyarakat Papua agar usahanya dapat berhasil demi kemerdekaan Papua supaya dapat berdiri sejajar beserta dengan teman-teman bangsa yang lain.
Menurut Mathius, keberadaan Timotius itu sebagai Ketua MRP karena undang-undang. Oleh karena itu, tidak layak untuk salah kata ataupun berbicara kemerdekaan Papua.
"Selanjutnya kami akan awasi yang bersangkutan," pungkas Kapolda. (Mef/A-3)
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua.
Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Bamsoet adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harus Orang Asli Papua.
MRP Provinsi Papua saat ini memiliki tugas strategis utamanya dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 2024.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
Karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tidak bisa efektif dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved