Berita Terbaru Prolegnas Hari Ini

Jangan hanya Akomodasi Kepentingan Elite

Kecenderungan pembahasan cepat ini mulai sejak akhir periode lalu, saat DPR membahas revisi UU KPK dengan cepat. Ini menjadi semacam tren sejak 2019, sampai sekarang ada upaya

Target Prolegnas masih Utopis

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disusun dalam periode satu tahun. Pasalnya, kebutuhan hukum dalam setiap  tahun terus berubah.

DPR Setujui 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020

Diputuskan bahwa usulan RUU dari komisi dalam satu tahun sebanyak 1 RUU dan apabila sudah diselesaikan pembahasannya dapat mengajukan 1 RUU lagi

Revisi UU BI Bergantung Pemerintah

Ada tiga rute revisi yang mungkin dilakukan, yaitu revisi cara biasa, model omnibus law, dan terakhir perppu.

DPR Baru Tuntaskan 6 dari 248 RUU Prolegnas

Kinerja DPR di masa sidang 2019-2020 berfokus pada menyerap aspirasi rakyat terkait penanganan pandemi covid-19.

Dialog, Jejak Peradaban Bangsa

Sebagai sebuah gagasan politik, RUU Cipta Kerja tentu harus siap dengan kegaduhan yang menyertainya.

Usulan Prolegnas Prioritas ke Depan Harus Efektif

Evaluasi prolegnas pada Oktober 2020 akan menjadi momen yang tepat untuk memasukkan revisi UU LLAJ sebagai prioritas

Revisi UU LLAJ Bisa Masuk Prolegnas Prioritas 2020-2021

Kita harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terus berkembang selama 10 tahun terakhir. Semestinya bisa jadi prioritas 2020-2021

Penguatan BPIP dengan Undang-Undang

Pada saat yang sama, baik Presiden dan DPR harus berkonsensus untuk menyelesai kan status RUU HIP.

Astaga, RUU Perlindungan PRT Sudah Dirancang sejak 20 Tahun Lalu

RUU PRT pertama kali masuk Prolegnas 2004. Akan tetapi hingga lima tahun setelahnya hanya diparkir di Prolegnas 2004-2009.

RUU Perlindungan PRT Urgen untuk Disahkan

Undang-undang yang ada saat ini belum menjangkau terhadap kepentingan dan perlindungan kepada PRT.

RUU Ketahanan Keluarga jadi Bahan Kritikan

DPR RI telah memutuskan 37 rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui dalam Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya ialah RUU Ketahanan Keluarga.

Percuma Desak, RUU PKS Tergantung Komitmen DPR dan Pemerintah

Masyarakat menunggu DPR menepati janji untuk kembali menempatkan RUU PKS sebagai RUU prioritas pada 2021

Keseriusan Perangi Kejahatan Seksual

Namun, jika memiliki keseriusan memerangi kekerasan seksual, negara butuh UU yang bisa memayungi semua aspek.

Dewan belum Satu Suara

Kita memang sedang menunggu pengesahan revisi UU KUHP yang terkait dari sisi penjatuhan sanksi (hukuman untuk pelaku).

Atur Strategi Perjuangkan RUU PKS

RUU PKS yang dapat menjadi payung hukum mengatasi kekerasan seksual dinilai penting dan harus diperjuangkan hingga disahkan menjadi UU.

Menyoal Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual

ISU gender masih menjadi isu yang populer sekaligus kontroversial bagi masyarakat.

Cabut RUU HIP dari Prolegnas

Wacana untuk mengganti nama RUU HIP mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Namun, syaratnya RUU tersebut harus dicabut dari prolegnas.

RUU PKS Mesti Dilanjutkan

Banyak pihak menyesalkan RUU PKS tidak masuk prolegnas. Pasalnya, RUU itu untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

LPSK Sesalkan Pencabutan RUU PSK dari Prolegnas 2020

LPSK menyesalkan Keputusan DPR mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional 2020

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia