Berita Terbaru Prolegnas Hari Ini

Menyoal Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual

ISU gender masih menjadi isu yang populer sekaligus kontroversial bagi masyarakat.

Cabut RUU HIP dari Prolegnas

Wacana untuk mengganti nama RUU HIP mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Namun, syaratnya RUU tersebut harus dicabut dari prolegnas.

RUU PKS Mesti Dilanjutkan

Banyak pihak menyesalkan RUU PKS tidak masuk prolegnas. Pasalnya, RUU itu untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

LPSK Sesalkan Pencabutan RUU PSK dari Prolegnas 2020

LPSK menyesalkan Keputusan DPR mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional 2020

Tambal Sulam Prolegnas Bukti DPR Abaikan Evaluasi

Praktik ini juga menunjukkan pengabaian standar dan evaluasi penyusunannya.

Baleg DPR: Pembahasan RUU PKS Tunggu RKHUP

"Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya karena masih menunggu pengesahan RKUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi."

PKS Minta Tarik RUU HIP, Baleg: Kami tidak Berwenang

Secara terpisah, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan protes keras terhadap rilis yang disebar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Fraksi NasDem Terus Lanjutkan Usulan RUU P-KS

Meski sudah dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020, Fraksi Partai NasDem tetap perjuangkan RUU P-KS.

Fokus Atasi Pandemi, Baleg DPR Realistis Capaian Prolegnas 2020

Beberapa RUU diminta untuk dipertimbangkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 dan dimasukkan pada Prolegnas Tahun 2021.

RUU HIP Mengarah ke Tafsir Tunggal

Masalah ideologi sudah selesai.

Butuh UU untuk Pembinaan Ideologi Pancasila

Selain itu, RUU ini bermaksud menguatkan legal standing BPIP dalam tugas dan wewenang menginternalisasikan dan membumikan Pancasil

Tidak Cukup Ditunda RUU HIP Harus Dicabut

Setelah serangkaian penolakan, pemerintah akhirnya menunda pembahasan RUU HIP. Tapi langkah itu dinilai belum cukup, RUU HIP harus dicabut dari prolegnas.

Soal Keamanan Laut Selesai lewat Omnibus Law

Saat ini terdapat 26 aturan di sektor kelautan yang terdiri atas 24 undang-undang (UU) dan 2 peraturan pemerintah (PP). Beberapa aturan tumpang-tindih.

UU Ketahanan Keluarga Layak Dicabut dari Prolegnas

Rerie mengatakan di berbagai media (20/2/2020), RUU Ketahanan Keluarga tidak perlu ada.

Rancangan UU Cipta Kerja Perlu Disusun Ulang

GURU Besar Ilmu Hukum UI Hikmahanto Juwana mengatakan sebaiknya draf RUU Cipta Kerja ditarik kembali.

DPR Ajak MUI Beri Masukan

KETUA DPR Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan terkait rancangan undang-undang omnibus law, seperti Cipta Kerja dan Perpajakan, yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR.

Banyak Perda Diakui Persulit Investasi

Keberadaan omnibus law diharapkan mampu mempercepat proses investasi yang datang ke kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Jembatani Aspirasi Semua Kalangan

NasDem mengajak pihak yang berkepentingan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk mempersiapkan catatan kritis dan masukan.

Cipta Kerja Akomodasi Spirit Amdal

Pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat di berbagai sektor.

Pesangon Dikurangi, Bonus Muncul

Badan Legislasi DPR mengaku belum menerima satu pun draf dari empat RUU yang masuk gerbong omnibus law, termasuk surat perintah presiden.

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia