Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Sebagai salah satu kebijakan dari Kemendikbud, Merdeka Belajar ternyata sudah dipatenkan oleh pihak swasta. Akankah akan menjadi masalah hukum ke depannya.
Eucalyptus mengandung senyawa aktif, di antaranya 1,8-cineole yang mampu menghadang protein inti virus. Ini membuat replikasi virus terhambat.
Sebagai kepala pemerintahan, dia punya otoritas penuh untuk meminta kinerja signifikan para menterinya dan itu sudah wajar dilakukan Presiden.
Instruksi yang diminta Presiden dalam mengatasi pandemi covid-19 tidak bisa diimplementasikan dengan efektif oleh para anggota kabinetnya walaupun sudah diberi target waktu.
Selain itu, RUU ini bermaksud menguatkan legal standing BPIP dalam tugas dan wewenang menginternalisasikan dan membumikan Pancasil
Setelah serangkaian penolakan, pemerintah akhirnya menunda pembahasan RUU HIP. Tapi langkah itu dinilai belum cukup, RUU HIP harus dicabut dari prolegnas.
Pembentukan pengadilan khusus pemilu ini sudah pernah dilakukan diajukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu pada 2014.
Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah cukup mengatasi permasalahan pemilu.
Kehadiran pengadilan khusus pemilu dinilai perlu, tetapi bukan berarti membentuk lembaga baru. Namun, mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada.
Hingga saat ini belun ada kepastian kapan pandemi covid-19 akan berakhir karena vaksinnya belum ditemukan.
Terkait bantuan sosial, Menko- PMK Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya hanya mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Said Didu atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Pemerintah harus segera mengelola isu program Kartu Prakerja dengan solutif. Dengan begitu isu itu tidak menjadi bola liar di masyarakat yang tengah resah akibat pandemi.
Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi korona.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk dewan etik sebagai tindak lanjut pernyataan Komisioner KPAI, Sitty Hikmawatty, yang menjadi kontroversi di masyarakat.
Anak-anak itu harus dipastikan bersedia dipisahkan dari orangtua mereka. Dalam konteks ini penting bagi mereka untuk memahami mengapa mereka dipisahkan dari orangtua mereka.
Alasannya tentu kemanusiaan. Kalau dasarnya itu tentu kita semua dukung karena anak-anak itu harus punya masa depan yang jelas.
Demi pertimbangan kemanusiaan, wacana pemulangan anak-anak kombatan IS patut didukung, tapi perlu dilakukan dengan kehati-hatian.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved