ISU soal program Kartu Prakerja semakin mengemuka di masyarakat. Anggota DPR juga beramai-ramai membahasnya dan meminta pemerintah transparan mengenai program tersebut.
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, mengatakan pemerintah harus segera mengelola isu program Kartu Prakerja dengan solutif. Dengan begitu isu itu tidak menjadi bola liar di masyarakat yang tengah resah akibat pandemi.
"Dalam manajemen krisis ini, setidaknya ada empat hal sejatinya segera dilakukan pemerintah mengelola isu program KP menemukan solusi publik," ujar Emrus, dalam keterangannya, Sabtu, (2/5).
Pertama, menteri Kemenkoekuin, Airlangga Hartarto dengan CEO Ruangguru, Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lainnya secara bersama-sama meminta atau melayani debat publik dengan para pihak yang menolak pelaksanaan program Kartu Prakerja.
"Untuk itu, Airlangga Hartarto, Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lainnya harus mempersiapkan dan menyajikan fakta, data dan bukti paripurna," ujar Emrus.
Jika debat publik dilakukan, masyarakat bisa mengambil kesimpulan, bahwa program Kartu Prakerja dapat terus dilanjutkan atau dihentikan dan dananya dialokasikan ke Bansos dan atau untuk tanaman pangan sebagai langkah antisipatif mencegah kemungkinan krisis pangan sebagai dampak covid-19, sebagaimana dikemukakan oleh presiden.
Kedua, presiden bisa saja meminta BPKP memeriksa kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penentuan vendor dan mengaudit kewajaran pengalokasian serata penggunaan dana sebesera Rp5,6 triliun di kementerian dan delapan vendor digital terkait. Proses pemeriksaan dan audit dapat dilakukan secara maraton melibatkan sebanyak mungkin para auditor di BPKP dan bila perlu meminta bantuan auditor PNS di BPK.
"Hasil dan temuan BPKP disampaikan kepada Presiden, DPR-RI dan terutama kepada publik. Dengan hasil dan temuan ini akan lebih jelas dan terang benderang penggunaan dana Rp.5,6 triliun tersebut," ujarnya.
Ketiga, presiden bisa memanggil Menkoekuin dan para pimpinan vendor lainnya mempersentasikan bagaimana proses sesunggungnya terjadi di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan berbagai permasalah yang muncul serta pemecahan persoalan terkait dengan program Kartu Prakerja yang sudah menjadi perbincangan publik. Dari hasil presentasi, presiden dapat menilai kesungguhan dan keterbukaan mereka dalam melaksanakan program tersebut.
Keempat, dikatakan Emrus sangat baik bila presiden membentuk tim kecil untuk mengevaluasi semua tahapan proses belajar mengajar pelatihan lewat digital tersebut. Antara lain, mengevaluasi perumusan dan pencapaian kompetensi, pembuatan kurikulum, kualitas materi, proses pelatihan, kompetensi instruktur di bidangnya, melakukan wawancara mendalam kepada peserta didik (pelatihan) dan sebagainya.
"Tim ini dari para pakar pendidikan pelatihan. Hasil temuan dan rekomendasi disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat," ujarnya.
Jika keempat hal tersebut dilakukan objektif, imparsial dan professional maka dapat ditemukan alternatif soluasi dan keputusan tepat dan pro publik terkait dengan program Kartu Prakerja yaitu dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan (redesain), dihentikan sama sekali, atau dihentikan dengan mengalihkan dana Rp5,6 triliun tersebut untuk penanganan covid-19.
"Dari empat alternatif tersebut di atas, saya menyarankan, lebih bijak dan lebih berdayaguna kalau pemerintah memilih dan memutuskan melanjutkan dengan redesain sehingga lebih cocok menghalau penyebaran dan penanganan dampak covid-19," tutup Emrus.(OL-4)
