Berita Terbaru Polemik Hari Ini

Usut Kasus Sitty Hikmawatty, KPAI Bentuk Dewan Etik

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk dewan etik sebagai tindak lanjut pernyataan Komisioner KPAI, Sitty Hikmawatty, yang menjadi kontroversi di masyarakat.

KPAI Berharap Anak-Anak tidak Dipaksa Pulang

Anak-anak itu harus dipastikan bersedia dipisahkan dari orangtua mereka. Dalam konteks ini penting bagi mereka untuk memahami mengapa mereka dipisahkan dari orangtua mereka.

Demi Kemanusiaan Kita Wajib Mendukung

Alasannya tentu kemanusiaan. Kalau dasarnya itu tentu kita semua dukung karena anak-anak itu harus punya masa depan yang jelas.

Harus Cermat soal Anak IS Eks WNI

Demi pertimbangan kemanusiaan, wacana pemulangan anak-anak kombatan IS patut didukung, tapi perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

Wapres Minta Kepala BPIP Luruskan Pernyataan Kontroversial

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, berharap Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, mengklarifikasi pernyataan kontroversial yang menyebut agama adalah musuh Pancasila.

Wawancara Eksklusif BNPT: Sudah Ada WNI Eks IS yang Dipulangkan

Dari 75 deportan, ada dua orang pulang ke Solo. Mereka itu dulu masuk kelompok yang gagal ke Suriah. Mereka dapat dideteksi dan dipulangkan ke Indonesia

Memulangkan Eks IS Berarti Pemerintah Langgar HAM

Pemerintah harus memikirkan keselamatan WNI yang ada di Indonesia. Misalnya, bila WNI eks IS itu melakukan aksi hingga menimbulkan korban dari warga Indonesia,

Keamanan Negara Jadi Taruhan

Indonesia memiliki pengalaman pahit setelah memulangkan WNI dari Afghanistan, yakni Ali Imron dan Ali Ghufron. Mereka menjadi pelaku bom Bali.

Kritik Masyarakat Menjadi Penyemangat

Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan.

Proses Hukum di Kejaksaan seperti Terpotong

Sejak awal ini bukan hanya korupsi biasa, tapi menyangkut jasa keuangan, dibelikan saham, lalu diputar uangnya, dan diduga juga dilarikan ke luar negeri.

Terapkan TPPU demi Dana Nasabah

Untuk mengembalikan kerugian negara dan hak nasabah Jiwasraya, Kejaksaan Agung patut menerapkan pasal TPPU.

Satu Suara Rakyat Cukup Berarti

Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tidak terkecuali.

Kepartaian Sederhana Topang Presidensial

NasDem 5 tahun yang lalu saja sudah meminta ambang batas parlemen itu 7% untuk pemilu 2019.

Belum Satu Suara di Parlemen

Penaikan ambang batas parlemen akan membuat sistem kepartaian lebih efektif. Namun, ada konsekuensi suara pemilih terbuang.

Pemerintah Jamin Likuiditas ASABRI masih Cukup

Kasus ASABRI saat ini tengah ditangani kepolisian. Pemerintah belum dapat memastikan permasalahan ASABRI mirip dengan kasus hukum yang

Perlu untuk Memperjelas, Bukan Jadi Sederhana

Kalau di dalam sistem politik, sebetulnya tidak banyak aturan yang tumpang-tindih dan perlu disederhanakan.

2024 Pakai Payung Hukum Besar Kepemiluan

Dalam hal ini Komisi II melihat perlu adanya pembentukan omnibus law untuk mengintegrasikan sistem kepemiluan dalam menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang-tindih.

Omnibus Law Jangan Tergesa-gesa

Pemerintah berkomunikasi dengan DPR untuk memasukkan omnibus law politik dalam program Baleg 2020-2024.

Tak Ada Untungnya bagi Rakyat

Tidak ada alasan mendasar faktual dan konseptual jabatan presiden yang berlaku saat ini diubah.

Perlu Uji Publik Terlebih Dahulu

Masyarakat semakin maju, sehingga menentukan pilihannya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional dan objektif.

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia