Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, berharap Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, mengklarifikasi pernyataan kontroversial yang menyebut agama adalah musuh Pancasila.
Dari 75 deportan, ada dua orang pulang ke Solo. Mereka itu dulu masuk kelompok yang gagal ke Suriah. Mereka dapat dideteksi dan dipulangkan ke Indonesia
Pemerintah harus memikirkan keselamatan WNI yang ada di Indonesia. Misalnya, bila WNI eks IS itu melakukan aksi hingga menimbulkan korban dari warga Indonesia,
Indonesia memiliki pengalaman pahit setelah memulangkan WNI dari Afghanistan, yakni Ali Imron dan Ali Ghufron. Mereka menjadi pelaku bom Bali.
Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan.
Sejak awal ini bukan hanya korupsi biasa, tapi menyangkut jasa keuangan, dibelikan saham, lalu diputar uangnya, dan diduga juga dilarikan ke luar negeri.
Untuk mengembalikan kerugian negara dan hak nasabah Jiwasraya, Kejaksaan Agung patut menerapkan pasal TPPU.
Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tidak terkecuali.
NasDem 5 tahun yang lalu saja sudah meminta ambang batas parlemen itu 7% untuk pemilu 2019.
Penaikan ambang batas parlemen akan membuat sistem kepartaian lebih efektif. Namun, ada konsekuensi suara pemilih terbuang.
Kasus ASABRI saat ini tengah ditangani kepolisian. Pemerintah belum dapat memastikan permasalahan ASABRI mirip dengan kasus hukum yang
Kalau di dalam sistem politik, sebetulnya tidak banyak aturan yang tumpang-tindih dan perlu disederhanakan.
Dalam hal ini Komisi II melihat perlu adanya pembentukan omnibus law untuk mengintegrasikan sistem kepemiluan dalam menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang-tindih.
Pemerintah berkomunikasi dengan DPR untuk memasukkan omnibus law politik dalam program Baleg 2020-2024.
Tidak ada alasan mendasar faktual dan konseptual jabatan presiden yang berlaku saat ini diubah.
Masyarakat semakin maju, sehingga menentukan pilihannya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional dan objektif.
Amendemen konstitusi yang dilakukan di awal reformasi ialah membatasi kekuasaan, membatasi kewenangan presiden yang begitu besar.
Mereka ini rata-rata CEO di perusahaan yang dikelola.
Namun kan tidak tiap hari program disabilitas muncul, makanya Angki tidak perlu terlalu sering ke sini juga, tapi bisa berikan nasihat langsung ke presiden setiap 1x24 jam.
Pemerintah tidak bisa mengesampingkan bahwa 30% dari total pemilih dalam Pemilu 2019 ialah anak muda.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved