Berita Terbaru Polemik Hari Ini

Wapres Minta Kepala BPIP Luruskan Pernyataan Kontroversial

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, berharap Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, mengklarifikasi pernyataan kontroversial yang menyebut agama adalah musuh Pancasila.

Wawancara Eksklusif BNPT: Sudah Ada WNI Eks IS yang Dipulangkan

Dari 75 deportan, ada dua orang pulang ke Solo. Mereka itu dulu masuk kelompok yang gagal ke Suriah. Mereka dapat dideteksi dan dipulangkan ke Indonesia

Memulangkan Eks IS Berarti Pemerintah Langgar HAM

Pemerintah harus memikirkan keselamatan WNI yang ada di Indonesia. Misalnya, bila WNI eks IS itu melakukan aksi hingga menimbulkan korban dari warga Indonesia,

Keamanan Negara Jadi Taruhan

Indonesia memiliki pengalaman pahit setelah memulangkan WNI dari Afghanistan, yakni Ali Imron dan Ali Ghufron. Mereka menjadi pelaku bom Bali.

Kritik Masyarakat Menjadi Penyemangat

Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan.

Proses Hukum di Kejaksaan seperti Terpotong

Sejak awal ini bukan hanya korupsi biasa, tapi menyangkut jasa keuangan, dibelikan saham, lalu diputar uangnya, dan diduga juga dilarikan ke luar negeri.

Terapkan TPPU demi Dana Nasabah

Untuk mengembalikan kerugian negara dan hak nasabah Jiwasraya, Kejaksaan Agung patut menerapkan pasal TPPU.

Satu Suara Rakyat Cukup Berarti

Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tidak terkecuali.

Kepartaian Sederhana Topang Presidensial

NasDem 5 tahun yang lalu saja sudah meminta ambang batas parlemen itu 7% untuk pemilu 2019.

Belum Satu Suara di Parlemen

Penaikan ambang batas parlemen akan membuat sistem kepartaian lebih efektif. Namun, ada konsekuensi suara pemilih terbuang.

Pemerintah Jamin Likuiditas ASABRI masih Cukup

Kasus ASABRI saat ini tengah ditangani kepolisian. Pemerintah belum dapat memastikan permasalahan ASABRI mirip dengan kasus hukum yang

Perlu untuk Memperjelas, Bukan Jadi Sederhana

Kalau di dalam sistem politik, sebetulnya tidak banyak aturan yang tumpang-tindih dan perlu disederhanakan.

2024 Pakai Payung Hukum Besar Kepemiluan

Dalam hal ini Komisi II melihat perlu adanya pembentukan omnibus law untuk mengintegrasikan sistem kepemiluan dalam menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang-tindih.

Omnibus Law Jangan Tergesa-gesa

Pemerintah berkomunikasi dengan DPR untuk memasukkan omnibus law politik dalam program Baleg 2020-2024.

Tak Ada Untungnya bagi Rakyat

Tidak ada alasan mendasar faktual dan konseptual jabatan presiden yang berlaku saat ini diubah.

Perlu Uji Publik Terlebih Dahulu

Masyarakat semakin maju, sehingga menentukan pilihannya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional dan objektif.

Waspadai Munculnya Otoritarianisme

Amendemen konstitusi yang dilakukan di awal reformasi ialah membatasi kekuasaan, membatasi kewenangan presiden yang begitu besar.

Merampingkan bukan dengan Menambah

Mereka ini rata-rata CEO di perusahaan yang dikelola.

Stafsus Beri Masukan 24 Jam Sehari

Namun kan tidak tiap hari program disabilitas muncul, makanya Angki tidak perlu terlalu sering ke sini juga, tapi bisa berikan nasihat langsung ke presiden setiap 1x24 jam.

Antara Teman Diskusi dan Balas Budi

Pemerintah tidak bisa mengesampingkan bahwa 30% dari total pemilih dalam Pemilu 2019 ialah anak muda.

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia