Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Terkait polemik wacana pemulangan WNI yang menjadi anggota Islamic State, Media Indonesia mewawancarai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Berikut petikannya
BILA jadi dipulangkan, apa baru kali ini ada pemulangan warga eks Islamic State (IS)?
Sebetulnya kita sudah punya pengalaman memulangkan WNI eks IS. Kita pernah memulangkan 18 orang dan 75 orang dalam dua kelompok berbeda di 2017.
Sejauh apa efektivitas program deradikalisasi dari BNPT?
Sekarang memang masih ada kelemahan dalam program deradikalisasi. Misalnya, kurang lama. Bisa jadi, seseorang terpapar radikalisme itu hitungan tahun, lalu program deradikalisasi hanya satu bulan, mana mungkin bisa begitu. Maka dari itu, kita akan terus monitor lagi. Kita minta pemerintah daerah ikut monitor juga.
Bagaimana proses deradikalisasi terhadap 18 dan 75 WNI eks IS yang sebelumnya itu?
Dari 75 deportan, ada dua orang pulang ke Solo. Mereka itu dulu masuk kelompok yang gagal ke Suriah. Mereka dapat dideteksi dan dipulangkan ke Indonesia lalu ditaruh di (Lembaga Permasyarakatan) Bambu Apus. Kami datangkan ustaz-ustaz dari Muhammadiyah dan NU. Kami datangkan psikolog, tapi cuma satu bulan. Kemudian kami kembalikan ke daerah.
Apakah kemudian mereka dipantau?
Saya minta ke Mendagri waktu itu, tolong kirim perwakilan ke daerah tujuan deportan. Jadi kalau program deradikalisasi secara keseluruhan, kita sangat bergantung pada bantuan dari semua kementerian dan juga pemda. BNPT tidak bisa sendirian.
Peran pemerintah daerah seperti apa?
Respons pemerintah daerah masih beragam. Ada yang merespons, ada yang tidak. Ini tingkat kesulitan yang mau kita sampaikan.
Tetapi akhirnya dua orang itu menjadi pelaku bom bunuh diri di Solo. Apakah bisa dibilang program deradikalisasi gagal?
Kalau secara statistik, misalnya dari 700 orang yang dipulangkan, kemudian ada 4 orang yang mengulangi perbuatan mereka, itu ukurannya berhasil atau tidak? Jadi, ini perlu jelas ukurannya.
Dari berbagai segi yang kita lakukan mendapat apresiasi dari internasional. Tapi mungkin secara keseluruhan, apa ukuran keberhasilan deradikalisasi, itu yang perlu dijelaskan.
Bagaimana pembelajaran untuk dunia internasional?
Kita buat pondok pesantren di Sei Mencirim (Sumatra Utara). Di situ ada puluhan mantan teroris dan anak anak mereka yang kita manusiakan. Ada anak teroris semua itu dulunya. Sekarang sudah bercampur karena masyarakat umum pada masuk sekolah di situ juga. Banyak kunjungan dari negara-negara luar untuk melihat tempat itu. (Pra/P-2)
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Diharapkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat memberikan atensi mengingat pesan Presiden Prabowo yang menekankan setiap pejabat harus berperilaku hidup sederhana.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Objek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved