Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
APAKAH setuju dengan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% seperti usulan PDIP?
NasDem 5 tahun yang lalu saja sudah meminta ambang batas parlemen itu 7% untuk pemilu 2019. Ketika ada fraksi yang mengusulkan kenaikan ambang batas seperti PDIP 5%, itu buat NasDem lebih baik. Artinya, ada kesadaran di antara partai-partai untuk menaikkan ambang batas parlemen.
Mengapa harus naik?
Ambang batas parlemen kenapa terus dinaikkan, sampai suatu ketika ada pada titik ambang batas yang ideal. Ini terkait dengan semangat dalam rangka penyederhanaan partai politik agar keberadaan partai politik ini sebangun dengan sistem ketatanegaraan kita yang presidensial. Sistem presidensial bisa berjalan efektif kalau ditopang oleh sistem kepartaian yang sederhana. Sistem presidensial tidak akan efektif kalau sistem kepartaiannya multi (partai).
Bagaimana dampaknya pada kualitas demokrasi?
Kalau ada partai yang mainstream jumlahnya tidak terlalu banyak justru stabilitas politik menjadi lebih terjaga, sistem presidensial menjadi efektif, dan itu juga semakin memapankan sistem demokrasi kita. Jadi, kualitas demokrasi kita semakin baik. Asalkan proses penyederhanaannya berlangsung alamiah, bukan dipaksakan. Dulu kan dipaksakan (saat) zaman Orde Baru, partai harus tiga.
Bukankah hanya akan menguntungkan partai besar?
NasDem kan dulu kalau disurvei cuma berapa, tapi kenyataan di pemilu 9 sekian persen, sudah melampaui 7%. Jadi, kalau mereka yang mendirikan partai baru atau partai lama tidak lolos threshold, kalau dia ingin sungguh-sungguh bisa melampaui threshold, dia harus maksimal mengelola partainya, jangan asal sekadar bikin partai saja. Kan sebenarnya enggak ada partai yang diuntungkan dengan threshold, semua partai berjuang untuk menjadi besar.
Bagaimana bila suara rakyat kemudian banyak yang hangus?
Enggak ada yang hangus, toh mereka tetap terwakili. Ketika, misalnya, saya jadi anggota legislatif, toh mewakili semua juga. Kita merepresentasikan semua. Anggota DPR yang ada, walaupun berangkat dari partai yang berbeda-beda, dia merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia. (Nur/P-2)
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah dikoreksi oleh MK.
Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong mengapresiasi sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang meminta maaf terkait polemik pernyataan soal tanah menganggur bisa disita negara
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
Penerapan ambang batas fraksi merupakan opsi yang lebih adil dan ideal karena tidak menghilangkan kursi partai politik serta tidak membuang suara rakyat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan pihaknya terbuka untuk menampung berbagai usulan terkait pembentukan skema ambang batas fraksi dalam revisi UU pemilu
Komisi II DPR RI menegaskan pembahasan dan pencarian formula parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Revisi UU Pemilu masih berlangsung
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Ambang batas fraksi mengatur syarat minimum jumlah kursi bagi partai politik untuk membentuk fraksi sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved