Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR RI bakal menarik karena diprediksi akan ada adu kepentingan antara partai politik (parpol) besar dan partai politik kecil.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan bahwa sikap parpol besar dan parpol kecil berbeda dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Treshold.
"Maka saya yakin pasca-keputusan MK, partai-partai kecil jelas lebih happy dibandingkan dengan partai-partai besar. Inilah yang membuat pembahasan RUU Pemilu nanti menjadi menarik," kata Lucius saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Selain itu, ada juga ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold yang juga berpotensi dihapus oleh MK, menurut Menko Yusril Ihza Mahendra.
Dalam proses pembahasan RUU Pemilu di DPR RI selama ini, dia memandang bahwa perbedaan sikap soal besaran ambang batas selalu terjadi, dan hal itu melibatkan partai besar versus partai kecil.
Dia menilai perbedaan sikap itu tentu saja terjadi, karena hal itu menyangkut nasib dari partai politik di parlemen maupun dalam pencalonan presiden.
Menurut dia, partai kecil akan semakin tak berdaya jika ambang batasnya semakin tinggi. Sementara itu, partai besar mempunyai kepentingan untuk menyingkirkan partai kecil dengan menerapkan ambang batas yang besar.
Dia menilai partai-partai kecil yang merasa punya basis massa terbatas akan dirugikan dengan ambang batas yang terlalu tinggi untuk diraih. Sebaliknya partai besar berupaya mengukuhkan dominasinya sambil mengurangi persaingan di parlemen dengan ambang batas yang tinggi.
"Pertarungan nasib partai politik dengan penghapusan Presidential Treshold akan menarik perhatian, bagaimana siasat partai besar demi mempertahankan dominasi mereka," tutur dia.(Ant/P-2)
Koalisi permanen untuk KIM Plus diklaim untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, bukan karena aturan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden
MK sebelumnya menyatakan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.
68,19% percakapan masyarakat di media sosial merupakan sentimen positif. Adapun sisanya, yakni 31,81% percakapan merupakan sentimen negatif.
Burhanuddin mengatakan, terkait putusan MK ini sebaiknya masyaramat juga jangan terlalu terlalu senang dulu.
Menurutnya, saat ini ada kultur parpol yang punya kursi di parlemen yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah.
Bursa Efek Indonesia (BEI) memperbarui kebijakan perdagangan sementara (trading halt) dengan menaikkan ambang batas penurunan IHSG dari 5% menjadi 8%.
Perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
DPR perlu membuat rekayasa konstitusi agar ke depannya pencalonan presiden dapat diatur melalui payung hukum agar tak terjadi polemik di kemudian hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved