Wacana Koalisi Permanen Mencuat, Gerindra Bantah Ada Hubungannya dengan Ambang Batas Presiden

KETUA Umum DPP Partai Gerindra Sugiono menjelaskan bahwa gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus diklaim demi menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, bukan karena aturan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) minimal 20% yang kini tidak berlaku.

"Yang pasti itu, kami ingin menjaga kerukunan dan persatuan. Tidak disebut sama sekali ada urusan presidential threshold. Tidak ada. Yang penting kerukunan, persatuan, kesejukan. Itu penting," ujar Sugiono setelah menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2).

Sugiono menyebut persatuan dan kerukunan harus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat.  Dengan dasar tersebut, kata dia, partai-partai punya kepentingan yang sama.

Baca juga : Dukung Pemerintah, Prabowo Minta KIM Plus Jadi Koalisi Permanen

"Kenapa common interest (kepentingan sama) ini tidak kita jadikan satu saja?," terangnya.

Menurutnya koalisi permanen ini bukan untuk tujuan jangka pendek. Melainkan perlu diupayakan untuk menjaga stabilitas nasional.

"Yang namanya persatuan itu mahal. Jangan take it for granted. Jangan sekadar memikirkan pilpres lima tahunan. Tidak, ini lebih besar dari itu. Kalau kita mau negara survive, kalau kita mau negara ini utuh, itu yang kita butuhkan," ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.

Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2). (Ant/H-4)