Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.
Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).
"Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan, dan tentu PKB menyambut baik
koalisi permanen menjadi perkuatan dan percepatan pembangunan," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat ditemui di pelataran gerbang kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2) sore.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni juga mengungkap informasi yang sama, yaitu Presiden meminta adanya koalisi permanen partai-partai pendukung pemerintah untuk periode 2024-2029. "Ya lanjut dan selama-lamanya," kata Raja Juli singkat menjawab pertanyaan mengenai koalisi permanen.
Kemudian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman juga mengungkap keinginan Presiden membentuk koalisi permanen sampai akhir periode kepemimpinannya. "Ya Presiden meminta itu," kata Benny.
Dia menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat (14/2) siang.
Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean
kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.
KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.
Partai-partai itu mencakup di antaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Beberapa elite partai yang terlihat menghadiri silaturahmi di Hambalang antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni beserta elite PSI. (Ant/J-2)
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menilai urgensi koalisi permanen masih rendah karena dinamika politik setiap pemilu berbeda. Ia menolak usulan koalisi permanen
Gagasan koalisi permanen dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika bersilaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus
SEKJEN Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan usulan Presiden Prabowo Subianto terkait koalisi permanen bukanlah gagasan baru. Ia mengatakan koalisi permanen diwacanakan setiap periode
koalisi permanen yang terdiri atas gabungan partai politik pendukung pemerintah, dinilai lebih cocok diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer.
Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar berharap Koalisi Merah Putih (KMP) bisa terus dijaga, sehingga pemerintah bisa menyelesaikan tugasnya sampai akhir
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved