Kebijakan Efisiensi Pemerintah Dinilai Salah Implementasi

KEBIJAKAN efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai salah dalam pengimplementasiannya. Alih-alih potong anggaran, efisiensi oleh pemerintah seharusnya lebih tertuju pada tata kelola pengganggaran. Demikian disampaikan Direktur Eksektuif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah.

Ia berpendapat, efisiensi yang diwujudkan dalam kebijakan memotong anggaran justru mengakibatkan roda pemerintahan terhambat. Menurutnya, efisiensi itu lebih baik menyasar pada struktur kementerian yang semakin obesitas.

"Omong kosong jika Presiden menambah banyak lembaga yang tidak berdampak pada pembangunan, tetapi mengurangi anggaran," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (7/2).

Dedi berpendapat, anggaran negara sebaiknya difokuskan pada pos-pos yang memang potensial dan krusial. Kebijakan penghematan yang dilakukan saat ini dinilai tidak proporsional dan justru menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki peta jalan yang jelas terkait efisiensi.

"Jika cara semacam itu tetap dilangsungkan, negara ini potensial alami kemacetan kerja, alih-alih berhemat," terang Dedi.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa di banyak negara, penghematan anggaran dilakukan dengan memotong jumlah lembaga atau aparatur sipil negara, ketimbang memotong anggaran. Dengan demikian, anggaran yang tersedia jadi lebih difokuskan pada bidang yang benar-benar diperlukan. "Secara umum efisiensi dengan memotong anggaran keliru," pungkasnya. (Tri/J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa