Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
EFISIENSI anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memberi dampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Itu terutama berpotensi besar terjadi di daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada Transfer ke Daerah (TKD) di dalam APBN.
Demikian dikatakan Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor saat dihubungi, Rabu (29/1).
"Terdapat tiga mata anggaran yang akan direalokasi meskipun memiliki dampak yang sudah cukup signifikan terhadap ekonomi, antara lain dana desa dan dana alokasi khusus fisik, serta kurang bayar dana bagi hasil yang mungkin akan mengganggu kapasitas fiskal daerah," ujarnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan negara melakukan penghematan belanja sebesar Rp306,695 triliun. Penghematan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp256,10 triliun berasal dari belanja K/L dan sebesar Rp50,595 triliun berasal dari Transfer ke Daerah (TKD).
Perintah itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diteken pada Rabu 22 Januari 2025.
Reyhan mengatakan, dari efisiensi belanja tersebut APBN diperkirakan bakal memiliki tambahan ruang hingga 9,96% dari total belanja APBN 2025. Menurutnya, efisiensi itu merupakan realokasi anggaran pada program atau kegiatan yang dipandang prioritas oleh pemerintah.
Namun guna memastikan efektivitas dari penghematan belanja tersebut, terutama guna mengantisipasi dampak ke perekonomian menjadi buruk, pemerintah juga didorong untuk selektif memberikan insentif berupa pemberian pajak ditanggung pemerintah.
"Alternatif lain untuk meningkatkan kapasitas fiskal adalah dengan mengevaluasi efektivitas pemberian pajak ditanggung pemerintah. Sebagai contoh, evaluasi atas tax holiday dan allowance yang perlu ditinjau ulang benefit dari kebijakan tersebut," pungkas Reyhan. (Mir/M-3)
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Presiden Prabowo Subianto mengajukan Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai calon Dubes RI untuk Amerika Serikat.
SEBANYAK 24 calon duta besar pilihan Presiden Prabowo Subianto sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh Komisi I DPR RI pada akhir pekan lalu.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved