Efisiensi Anggaran Berpeluang Perlambat Ekonomi

EFISIENSI anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memberi dampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Itu terutama berpotensi besar terjadi di daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada Transfer ke Daerah (TKD) di dalam APBN. 

Demikian dikatakan Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor saat dihubungi, Rabu (29/1). 

"Terdapat tiga mata anggaran yang akan direalokasi meskipun memiliki dampak yang sudah cukup signifikan terhadap ekonomi, antara lain dana desa dan dana alokasi khusus fisik, serta kurang bayar dana bagi hasil yang mungkin akan mengganggu kapasitas fiskal daerah," ujarnya. 

Baca juga : Efisiensi Anggaran Berpeluang Perlambat Ekonomi

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan negara melakukan penghematan belanja sebesar Rp306,695 triliun. Penghematan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp256,10 triliun berasal dari belanja K/L dan sebesar Rp50,595 triliun berasal dari Transfer ke Daerah (TKD). 

Perintah itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diteken pada Rabu 22 Januari 2025.

Reyhan mengatakan, dari efisiensi belanja tersebut APBN diperkirakan bakal memiliki tambahan ruang hingga 9,96% dari total belanja APBN 2025. Menurutnya, efisiensi itu merupakan realokasi anggaran pada program atau kegiatan yang dipandang prioritas oleh pemerintah.

Namun guna memastikan efektivitas dari penghematan belanja tersebut, terutama guna mengantisipasi dampak ke perekonomian menjadi buruk, pemerintah juga didorong untuk selektif memberikan insentif berupa pemberian pajak ditanggung pemerintah.

"Alternatif lain untuk meningkatkan kapasitas fiskal adalah dengan mengevaluasi efektivitas pemberian pajak ditanggung pemerintah. Sebagai contoh, evaluasi atas tax holiday dan allowance yang perlu ditinjau ulang benefit dari kebijakan tersebut," pungkas Reyhan. (Mir/M-3)