Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
EFISIENSI anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memberi dampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Itu terutama berpotensi besar terjadi di daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada Transfer ke Daerah (TKD) di dalam APBN.
Demikian dikatakan Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor saat dihubungi, Rabu (29/1).
"Terdapat tiga mata anggaran yang akan direalokasi meskipun memiliki dampak yang sudah cukup signifikan terhadap ekonomi, antara lain dana desa dan dana alokasi khusus fisik, serta kurang bayar dana bagi hasil yang mungkin akan mengganggu kapasitas fiskal daerah," ujarnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan negara melakukan penghematan belanja sebesar Rp306,695 triliun. Penghematan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp256,10 triliun berasal dari belanja K/L dan sebesar Rp50,595 triliun berasal dari Transfer ke Daerah (TKD).
Perintah itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diteken pada Rabu 22 Januari 2025.
Reyhan mengatakan, dari efisiensi belanja tersebut APBN diperkirakan bakal memiliki tambahan ruang hingga 9,96% dari total belanja APBN 2025. Menurutnya, efisiensi itu merupakan realokasi anggaran pada program atau kegiatan yang dipandang prioritas oleh pemerintah.
Namun guna memastikan efektivitas dari penghematan belanja tersebut, terutama guna mengantisipasi dampak ke perekonomian menjadi buruk, pemerintah juga didorong untuk selektif memberikan insentif berupa pemberian pajak ditanggung pemerintah.
"Alternatif lain untuk meningkatkan kapasitas fiskal adalah dengan mengevaluasi efektivitas pemberian pajak ditanggung pemerintah. Sebagai contoh, evaluasi atas tax holiday dan allowance yang perlu ditinjau ulang benefit dari kebijakan tersebut," pungkas Reyhan. (Mir/M-3)
Eks marinir TNI Satria Arta Kumbara menjadi prajurit bayaran militer Rusia. Berdasarkan UU Kewarganegaraan maka Satria kehilangan status WNI.
Presiden Prabowo turut meminta agar Malaysia membangun fasilitas lintas batas seperti yang telah dilakukan Indonesia
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menanggapi pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
pemerintah bakal melakukan tindakan tegas terhadap pelaku beras oplosan berdasarkan hasil temuan-temuan penyimpangan dalam beras.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved