Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BAGAIMANA pandangan PPP soal wacana peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5%?
Manifestasi daulat rakyat harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang tidak memiliki tendensi untuk mengebiri suara rakyat. Dalam hemat PPP, semakin besar besaran parliamentary threshold (ambang batas parlemen), justru berpotensi menganulir suara rakyat juga semakin besar.
Berarti PPP tidak setuju, mengapa?
Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tidak terkecuali. Satu suara rakyat cukup berarti.
Pemilu di era reformasi juga harus memiliki spirit yang berbeda dari era-era sebelumnya. Poin penting dari reformasi tidak lain ialah penghargaaan terhadap suara rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat.
Lalu berapa idealnya ambang batas parlemen dan apa alasannya?
Idealnya 0%. Pada prinsipnya, pemilu harus mendorong sistem yang berkeadilan, membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, dan mengukuhkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan beragam. Pemilu harus menjadi instrumen konstitusional kenegaraan untuk merawat dan menjaga kebinekaan Indonesia.
Apakah PPP tidak sependapat sistem presidensial lebih efektif dengan jumlah partai yang ramping?
Argumentasi bahwa sistem presidensial akan kompatibel dengan keberadaan partai politik yang ramping dan sederhana tidak sepenuhnya tepat. Efektivitas sistem presidensial tidak bertumpu sepenuhnya pada keberadaan parlemen. Namun, lokus utamanya berada di presiden. Praktik presidensialisme selama 15 tahun terakhir ini telah mengonfirmasi mengenai hal tersebut.
Selain wacana peningkatan ambang batas, ada pula usulan kembali ke sistem proporsional tertutup. Apa pandangan PPP?
Secara faktual, berbagai kajian akademik menyebutkan sistem pemilu proporsional tertutup membuka ruang terjadinya praktik klientelisme dan secara pelan menimbulkan praktik deparpolisasi.
Namun demikian, sistem proporsional tertutup jangan pula membuka kembali ruang supremasi parpol yang tidak aspiratif terhadap aspirasi publik. Oleh karenanya, perlu jalan tengah untuk menghindari dilema tersebut. (Zuq/P-2)
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah dikoreksi oleh MK.
Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong mengapresiasi sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang meminta maaf terkait polemik pernyataan soal tanah menganggur bisa disita negara
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
Penerapan ambang batas fraksi merupakan opsi yang lebih adil dan ideal karena tidak menghilangkan kursi partai politik serta tidak membuang suara rakyat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan pihaknya terbuka untuk menampung berbagai usulan terkait pembentukan skema ambang batas fraksi dalam revisi UU pemilu
Komisi II DPR RI menegaskan pembahasan dan pencarian formula parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Revisi UU Pemilu masih berlangsung
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Ambang batas fraksi mengatur syarat minimum jumlah kursi bagi partai politik untuk membentuk fraksi sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved