Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
BAGAIMANA pandangan PPP soal wacana peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5%?
Manifestasi daulat rakyat harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang tidak memiliki tendensi untuk mengebiri suara rakyat. Dalam hemat PPP, semakin besar besaran parliamentary threshold (ambang batas parlemen), justru berpotensi menganulir suara rakyat juga semakin besar.
Berarti PPP tidak setuju, mengapa?
Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tidak terkecuali. Satu suara rakyat cukup berarti.
Pemilu di era reformasi juga harus memiliki spirit yang berbeda dari era-era sebelumnya. Poin penting dari reformasi tidak lain ialah penghargaaan terhadap suara rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat.
Lalu berapa idealnya ambang batas parlemen dan apa alasannya?
Idealnya 0%. Pada prinsipnya, pemilu harus mendorong sistem yang berkeadilan, membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, dan mengukuhkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan beragam. Pemilu harus menjadi instrumen konstitusional kenegaraan untuk merawat dan menjaga kebinekaan Indonesia.
Apakah PPP tidak sependapat sistem presidensial lebih efektif dengan jumlah partai yang ramping?
Argumentasi bahwa sistem presidensial akan kompatibel dengan keberadaan partai politik yang ramping dan sederhana tidak sepenuhnya tepat. Efektivitas sistem presidensial tidak bertumpu sepenuhnya pada keberadaan parlemen. Namun, lokus utamanya berada di presiden. Praktik presidensialisme selama 15 tahun terakhir ini telah mengonfirmasi mengenai hal tersebut.
Selain wacana peningkatan ambang batas, ada pula usulan kembali ke sistem proporsional tertutup. Apa pandangan PPP?
Secara faktual, berbagai kajian akademik menyebutkan sistem pemilu proporsional tertutup membuka ruang terjadinya praktik klientelisme dan secara pelan menimbulkan praktik deparpolisasi.
Namun demikian, sistem proporsional tertutup jangan pula membuka kembali ruang supremasi parpol yang tidak aspiratif terhadap aspirasi publik. Oleh karenanya, perlu jalan tengah untuk menghindari dilema tersebut. (Zuq/P-2)
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah dikoreksi oleh MK.
Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong mengapresiasi sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang meminta maaf terkait polemik pernyataan soal tanah menganggur bisa disita negara
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Mantan Hakim MK Arief Hidayat tegaskan ambang batas parlemen harus proporsional sesuai Putusan MK 116. Jangan biarkan suara rakyat terbuang percuma
Pemerintah tengah merumuskan formula rasional sebagai tindak lanjut putusan MK.
MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.
Aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) semestinya sudah tidak berlaku. Sebaliknya, skema atau mekanisme penerapan ambang batas fraksi di Senayan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved