Menko PMK ; Soal Bansos, Saya Hanya Mengingatkan Gubernur DKI

TERKAIT bantuan sosial ( Bansos), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko- PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya hanya mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

"Mungkin yang lebih tepat mengingatkan saja. Bukan teguran. Apalagi keras. Bahwa dalam rapat kabinet terbatas awal Maret pak Gubernur Anies menyampaikan ada 3,6 juta penduduk DKI yang perlu bantuan sosial sebagai dampak covid-19. Dari jumlah itu Pemda DKI akan meng-cover 1,1 juta selebihnya meminta bantuan Bansos dari pemerintah pusat, " ungkap Muhadjir Effendy saat dikonfirmasi Mediaindonesia.com, Kamis (7/5).

Seperti diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat yang mengcover bànsos untuk 1,1 juta penduduk DKI Jakarta sehingga membuat Menko PMK Muhadjir mengingatkan Anies yang mantan Mendikbud tersebut.

Saat ditanya apakah 1,1 jt penduduk tetap dicover bansos oleh.Pemda DKI bukan pemerintah pusat Muhadjir Effendy yang juga mantan Mendikbud mengiyakan

"Mestinya begitu. Oleh sebab itu Pemerintah Pusat melalui Kemensos menyiapkan sisanya yang 2,5 juta. Setelah di-break down menjadi 1,3 juta kepala keluarga. Karena Bansos itu dihitung berdasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bukan perkepala, " tegas Muhadjir.

Di lapangan lanjut Muhadjir, pihak Mensos Juliari P Batubarat telah meminta agar ada improvisasi dalam penggunaan data, antara data yang diberikan oleh Pemprov DKI dengan data yang ada di tangan ketua RT/RW.

Muhadjir mengakui masalahnya terjadi pada akurasi data meski sebagian besar sudah akurat, tetapi belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang tindih.

"Mestinya sudah ada pemisahan mana keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Bansos dari Pemda DKI dan mana yang dari Banpres Kemensos, " ungkapnya

Hemat dia, soal data ini tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, hingga tanggal 6 Mei 2020 masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 kabupaten dan kota atau sekitar 72 %.

Baca juga :Balas Omongan Menkeu, Anies: Kami Lebih Dulu Bagikan Bansos

Muhadjir Effendy menambahkan pihaknya kembali mengadakan rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) guna membahas bantuan sosial (bansos), termasuk evaluasi pasca penyaluran bansos tahap 1 di wilayah DKI Jakarta.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut ialah mengenai inisiasi perbaikan data untuk mempercepat proses penyaluran bansos. Menko PMK pun meminta agar verifikasi dan validasi data di lapangan dapat turut melibatkan peran para pendamping, misalnya pendamping PKH, pendamping desa, tenaga BKKBN dan tagana.

"Validasi data ini agar diserahkan kepada para pendamping dengan didampingi RT/RW. Semua dalam rangka untuk memfinalisasi pemutakhiran DTKS sehingga setelah covid ada satu basis data baru yang telah direfresh, yang bisa dijadikan dasar untuk bantuan berikutnya," ujarnya saat rapat melalui video conference dari kediaman di Jakarta, Kamis (7/5).

Ia pun bahkan mengusulkan bila perlu dibentuk tim yang terdiri dari para pendamping dengan koordinasi kementerian/lembaga di bawah lingkup Kemenko PMK seperti Kemensos, Kemendes PDTT, BKKBN, dan yang lainnya dalam rangka mempercepat pendataan menuju pemutakhiran DTKS.

"Saya pikir masalahnya di updating dan shortcut. Dengan keterlibatan para pendamping tadi saya harapkan akan bisa mempercepat pemutakhiran data di DTKS," tukas Muhadjir.

Sementara itu, hasil pemutakhiran data tersebut juga diharapkan bisa segera dipakai untuk proses penyaluran bansos tunai dana desa yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Kemendes PDTT dan Kemensos.

"Kemendes dan Kemensos sebagai dua kementerian yang menjadi tulang punggung percepatan penanganan Covid-19, saya mohon koordinasi juga dengan Wagub DKI dan para kepala daerah untuk sinkronisasi data sehingga bansos presiden dapat tersalurkan dengan baik. Skema pembagiannya pun untuk bansos tunai ini agar benar-benar diperhatikan dan dirapikan kembali," pungkasnya. ( OL-2)