Kekuasaan bukan Tujuan, tapi Sarana

Evalusi kinerja Kabinet Indonesia Maju ternyata tidak sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Hal itu terungkap beberapa hari lalu saat Jokowi terlihat marah dengan kinerja beberapa menteri terutama dalam menangani pandemi Covid-19. Untuk mengetahui apakah Presiden Jokowi akan melakukan rehsuffle atau tidak, berikut wawancara Wartawan Media Indonesia dengan Politikus PDIP, Selly Andriany Gantina.

BAGAIMANA penilaian Anda terhadap evaluasi Presiden Jokowi atas kinerja para pembantunya?

Saya rasa PDI Perjuangan tetap dalam koridor sebagai partai utama pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebagai partai utama pendukung, tentunya kami mendukung setiap langkah yang diambil Presiden selama mengutamakan kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum, dan maslahat bagi seluruh umat.

Apakah PDIP setuju Kabinet Indonesia Maju dirombak untuk menggenjot kinerja pemerintah dalam menangani covid-19 berikut dampaknya, seperti menyelamatkan ekonomi dari jerat krisis, kemudian dari kalangan profesional saja atau harus juga menteri dari parpol?

PDI Perjuangan selalu meletakkan cara berpikir bahwa kekuasaan itu hanya jembatan emas menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan itu bukan tujuan. Jadi, tata kelola kekuasaan politik, baik di eksekutif maupun legislative, itu hanya sarana saja untuk membangun bangsa ini. Dari yang dulu kemiskinan di atas 10% bisa jadi di bawah 10%. Dari yang dulu antre bansos sampai pingsan, sekarang bansos diantar sampai ke penerima. Dari dulu sakit takut berobat, jadi bisa punya jaminan kesehatan nasional sehingga tidak takut berobat lagi. Kekuasaan itu untuk alat mewujudkan itu semua. Bukan untuk sarana menang-menangan, apalagi aksi ambil untung untuk golongan sendiri.

Syarat apa saja yang perlu dipertimbangkan bila Presiden Jokowi merombak kabinetnya?

Apakah harus mengutamakan kemampuan, pengalaman, dan catatan prestasi lain atau hanya bertumpu pada rekomendasi partai semata? Bahwa secara prinsip pemerintah berjalan itu harus terus dikawal. Jika ada kebijakan baik, ya kita dukung dan sebarkan. Jika ada yg kurang, ya kemudian diperbaiki bareng-bareng. Kan politik kebangsaan kita ini gotong-royong. Jadi, isu reshuffle ini jangan jadi asal utama masalah. Para menteri harus kerja saja yang maksimal. Keluarkan semua energi dan kekuatan untuk hadir kebijakan taktis dan tuntas di lapangan. Tidak perlu takut-takut. Kalaupun ada menteri kok gelagatnya takut, berarti ODP (orang dalam pengawasan) dia. Orang dalam pengawasan itu.

Apakah PDIP setuju bila reshuffle dilakukan dalam waktu dekat untuk menyelamatkan ekonomi dan apakah legawa bila perwakilan PDIP masuk dalam radar reshuffle?

Reshuffle atau tidak itu hak Presiden. Presiden yang diberi mandat oleh rakyat untuk bisa memilih sosok yang tepat untuk membantunya. Oleh PDI Perjuangan, Pak Jokowi kan juga sudah diserahkan ke rakyat. Sudah diwakafkan. Jadi, bagaimanapun kembali ke Presiden. Beliau sudah teruji membangun suatu orkestrasi besar. Kebutuhannya bagaimana Presiden sendiri yang akan tentukan.

Apakah PDIP siap menjadi garda terdepan berkomunikasi dengan partai koalisi ketika Presiden Jokowi ingin merombak banyak menteri asal partai dan menggantinya dari kalangan profesional?

Tidak perlu ada dikotomi orang partai versus profesional. Saya rasa itu mengerdilkan proses politik. Dikotominya harus orang berkarakter pekerja atau tidak. Jadi, keterukuran itu dinilainya dari output kerjanya bagaimana, bukan masalah orang partai atau profesional. (Cah/P-1)