Reshuffle Kabinet untuk Genjot Kinerja

PRESIDEN Joko Widodo mengancam akan mencopot sejumlah menteri dan merekrut nama baru yang berlatar belakang pengusaha dan politikus dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Saat memimpin rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Presiden secara terbuka mengungkapkan tekadnya untuk melakukan perombakan kabinet karena kinerja sejumlah menteri yang mengecewakan dan tidak tanggap mengatasi masalah krisis covid-19.

“Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle,” kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan Presiden Jokowi pasti akan mempertahankan sejumlah menteri dalam barisan Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang bertahan pada posisinya, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto juga optimistis bahwa Presiden Jokowi akan mempertahankan posisi sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai Erick yang menjadi mit ra DPR sebagai menteri berkinerja baik, khususnya dalam menjalankan tugasnya menakhodai proses restrukturisasi di Kementerian BUMN.

“Beri kesempatan kepada Pak Erick untuk menyelesaikan restrukturisasi BUMN. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan Pak Erick di Kementerian BUMN,” ujarnya.

Menurut Adisatrya, Kementerian BUMN memerlukan seorang pemimpin yang tegas sehingga proses restrukturisasi di kementerian itu dapat berjalan lancar. Erick yang memiliki latar belakang pengusaha dinilai akan berhasil ‘membersihkan’ BUMN dari praktik-praktik yang merugikan negara.

Menteri BUMN Erick Thohir enggan berkomentar ketika diminta tanggapannya mengenai rencana reshuffle kabinet. Ia hanya berujar bahwa tugasnya sebagai pembantu Presiden ialah kerja, kerja, dan kerja.

Apalagi, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian berat seiring merebaknya wabah covid-19.

“Tugas saya masih banyak yang harus diselesaikan. Saya patuh dan menghormati keputusan Bapak Presiden,” kata Erick.

Sumber: Tim Riset MI-NRC

Perbaiki kinerja

Menurut pakar politik dan pemerintahan Djohermansuah Djohan, langkah reshuffle perlu dilakukan untuk menambah energi baru guna mempercepat kinerja pemerintah dalam menjawab tantangan di era pandemi ini. “Kabinet yang sekarang sudah tidak perform dan tidak bisa diharapkan lagi dalam menangani pandemi.”

Djohermansyah menilai instruksi yang diminta Jokowi dalam mengatasi pandemi ternyata tidak bisa diimplementasikan dengan efektif oleh para anggota kabinetnya.

Walaupun sudah diberi target waktu, kenyataannya tetap tidak terjadi ketika proses implementasi. “Akibatnya, kita menyaksikan bagaimana angka penderita covid-19 ini terus melonjak seperti tidak tertangani,” ujarnya.

Selain memperbaiki kinerja, Djohermansyah menambahkan bahwa tindakan reshuflle perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada kredibilitas Jokowi.

Dengan demikian, publik akan mengenang Jokowi dan kabinetnya mampu dengan baik mengatasi pandemi ini. *“Sesuai hukum besi pemerintahan, publik nantinya akan hanya melihat apakah Jokowi berhasil atau gagal mengatasi pandemi. Jika gagal, Jokowi akan dikenang sebagai pemimpin yang gagal, tak peduli apa pun keberhasilannya.”

Karena itu, Djohermansyah berharap Jokowi tidak asal mencopot dan bongkar pasang anggota kabinetnya. Apabila proses pergantian dilakukan sesuai proporsi, dirinya optimistis kepercayaan publik kepada pemerintah dalam penanganan pandemi ini bisa kembali pulih. (Pro/Cah/P-1)