Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Dia menilai kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sangat meresahkan masyarakat karena ada yang sampai meninggal dunia karena harus antre mendapatkan minyak.
Ia menjelaskan, benar DPD PKS melakukan rotasi jabatan. Sebagai kader partai, Chairoman menaati dan mematuhi keputusan partai.
Tidak dicantumkannya peran Presiden II Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara dinilai tidak tepat.
Selain momentum yang sesuai aturan 2,5 tahun, perubahan komposisi, penugasan, atau rotasi personil dalam PKS adalah sudah menjadi sebuah keniscayaan
KETUA DPRD Kota Bekasi Chairuman Juwono Putro dipastikan dicopot dari jabatannya, lantaran diduga terkait kasus dugaan korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.
Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM ditujukan untuk melaksanakan pengawasan dan koordinasi penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.
Fraksi PKS ingin pembahasan RUU TPKS memperhatikan tata tertib dalam peraturan DPR, sehingga menghindari praktik legislasi yang tidak baik.
Upaya mendorong keterwakilan perempuan di politik sebagai langkah strategis yang dapat mendukung peningkatan kualitas demokrasi.
Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mulai melirik sejumlah tokoh untuk bisa diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.
Ditetapkannya 14 Februari 2024 sebagai hari penyelenggaraan pemilu menyebabkan waktu persiapan penyelenggara pemilu semakin pendek.
PKS ingin RUU TPKS mengatur secara keseluruhan terkait tindakan kesusilaan.
Sukamta mengatakan sesuai pandangan mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung disahkannya RUU TPKS yang sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.
Pilkada secara serentak baru akan dilaksanakan di tahun 2024 sebagaimana sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan semua fraksi di DPR.
Ia menambahkan ancaman varian omikron perlu direspons dengan kehati-hatian. Protokol kesehatan, imbuhnya, harus benar-benar diterapkan.
Kebijakan Pemprov DKI lebih terkendali dalam pengendalian covid-19 dan mendapat banyak apresiasi termasuk dari Satgas covid-19 nasional.
Adapun bantuan yang disalurkan PIA F-PKS DPR RI ini, yaitu berupa uang puluhan juta rupiah melalui Posko Bencana PKS di Lombok Barat.
Penolakan PKS karena didasari pada tidak adanya aturan yang mengatur pelarangan perzinahan dan penyimpangan seksual atau LGBT dalam RUU TPKS.
Mardani yakin akan ada kejutan besar di Pemilu 2024.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu belakangan ini sering terjadi peretasan dan kebocoran data yang menimpa warga
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved