TAHUN telah berganti. Dalam perjalanan politiknya, PKS DKI sebagai salah satu entitas politik di Jakarta melalui fraksinya di parlemen memberikan catatan-catatan penting dalam jalannya roda kepemerintahan provinsi DKI Jakarta, di antaranya dari pemulihan ekonomi, pelayanan publik, penuntasan janji kampanye sampai kelanjutan keadilan sosial. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Jumat (31/12) di Jakarta.
Di awal, Yani menyoroti perjalanan pembangunan di DKI Jakarta pada 2021 yang masih diselimuti pandemi covid-19, bahkan eskalasi pandemi terjadi di tahun 2021 dengan dua puncak gelombang, pertama di akhir Januari dan Juli, dimana ibu kota ini menjadi episentrum pandemi nasional.
“Kita bersyukur pelandaian kasus cukup cepat, bahkan kebijakan Pemprov DKI lebih terkendali dalam pengendalian covid-19 dan mendapat banyak apresiasi termasuk dari Satgas covid-19 nasional,” jelas Yani.
“Vaksinasi covid-19 juga berjalan dengan baik dan cepat dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, salah satunya kolaborasi, dan PKS mengambil tanggungjawab percepatan itu juga bersama jajaran Walikota, Camat, Lurah serta RT dan RW,” katanya lagi.
Di tahun 2021 juga dimulainya rencana untuk melakukan perubahan RPJMD 2018-2022 karena tuntutan kondisi akibat dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap banyak sektor. Semua asumsi makro ekonomi yang digunakan tidak lagi relevan.
“Kita tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan,” sambung politisi PKS dari dapil Jakarta Selatan VIII ini.
Juga berkenan dengan pemulihan ekonomi, penyelenggaraan Formula E yang dipenuhi dengan bumbu kontroversi, yang waktu pelaksanaannya menjadi tahun 2022, semoga menjadi momentum pemulihan ekonomi di ibu kota.
“Mengembalikan kejayaan Ancol sebagai pusat hiburan dan wisata serta turut membantu pemulihan UMKM yang terdampak pandemi,” harap Yani.
Namun, ditengah banyaknya penghargaan yang didapat Gubernur Anies dan jajarannya, ada noda pada program rumah layak milik dengan DP Nol juga sepinya peminat pada pengisian jabatan eselon 2 yang kosong.
“PKS mendukung Gubernur DKI menuntaskan kasus korupsi pengadaan lahan DP Nol kepada semua yang terlibat, kemudian dalam proses promosi jabatan, memastikan proses yang lebih fair dan transparan sehingga tidak ada lagi cara-cara yang tidak fair yang membuat kekhawatiran calon pejabat ini akan tersisih,” tegas Yani.
Masih menurut Yani, di tahun 2022 nanti, Fraksi PKS memiliki sikap dan kebijakan untuk bersama-sama Pemprov DKI membangun Jakarta yang lebih baik lagi, karena ini menjadi tahun terakhir masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pertama, meminta dan mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur untuk fokus memenuhi janji kampanye yang belum terealisasi dalam kebijakan APBD nya, seperti program rumah DP Nol, revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret, peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, membangun Taman Pintar dan lainnya.
Kedua, meminta Gubernur agar tetap konsisten untuk menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta dalam proses pembangunan di Jakarta dan pembuatan kebijakan di Jakarta.
Fraksi PKS akan terus mengawal upaya untuk mewujudkan keadilan ini khususnya bagi rakyat kecil.
Ketiga, Fraksi PKS terus konsisten melakukan advokasi dan pembelaaan untuk warga Jakarta khususnya kelompok masyarakat kecil untuk mendapatkan haknya dalam pembangunan Jakarta dan memperoleh kesejahteraan melalui fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi.
Keempat, Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap penanganan covid-19 serta langkah-langkah kolaboratifnya. Kelima, mendukung Pemprov DKI melakukan percepatan vaksinasi agar berdampak bagi pemulihan perekonomian terutama UMKM, retail, rumah makan dan pariwisata, sehingga perekonomian segera bangkit dan lapangan pekerjaan kembali terserap.
Keenam, mendukung upaya pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga Jakarta sebagai bentuk pemenuhan janji kampanye serta merpercepat pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Terakhir, Yani menambahkan, beberapa harapan juga disampaikan kepada Pemprov DKI, diantaranya penuntasan janji kampanye yang terkait dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, berikutnya menyiapkan masa transisi yang baik bagi pemerintahan yang akan menggantikannya.
“Pelaksana tugas Gubernur yang akan menggantikan dapat melanjutkan program-program yang sudah baik terutama dalam penataan ibu kota, peningkatan ruang publik, mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat dan kesejateraannya terutama di lapisan bawah,” harap Yani mengakhiri. (Put/OL-09)
