Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyambut baik kesepakatan terkait dengan waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 antara pemerintah, DPR, dan KPU.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan awal baik untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Namun demikian, ditetapkannya 14 Februari 2024 sebagai hari penyelenggaraan pemilu menyebabkan waktu persiapan penyelenggara pemilu semakin pendek.
Baca juga: PAN Dukung Pileg-Pilpres Digelar 14 Februari 2024
“Karena itu semua harus menyiapkan diri sebaik mungkin demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas,” katanya ketika dihubungi, Senin (24/1/2022).
Mardani meminta pihak para penyelenggara pemilu diminta segera menyiapkan regulasi agar bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. “Perlu segera diikuti dengan pembahasan PKPU dan perbawaslu untuk menyiapkan semua infrastruktur dan ekosistem menghadirkan pemilu murah, mudah dan substantif,” pungkasnya.
Pemerintah menyepakati pemungutan suara pemilihan umum legislatif (pileg) DPR, DPRD, dan DPD serta pemilu presiden (pilpres) digelar pada 14 Februari 2024. Sementara itu, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar pada 27 November 2024.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja dengan Mendagri dan Rapat Dengar Pendapat KPU, Bawaslu dan DKPP di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). (Che/A-3)
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Kasus pembunuhan anak di Cilegon, Banten, dipicu motif ekonomi. Pelaku disebut terlilit utang setelah mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved