Senin 07 Maret 2022, 10:16 WIB

Anggota DPR Mengkritisi Keppres Nomor 2 Tahun 2022 

 Sri Utami | Politik dan Hukum
Anggota DPR Mengkritisi Keppres Nomor 2 Tahun 2022 

Ist
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

 

TIDAK dicantumkannya peran Presiden II Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara dinilai tidak tepat.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta dalam keterangan tertulisnya mengatakan Keppres tersebut sebaiknya menyebutkan nama semua tokoh dalam peristiwa bersejarah itu.

"Kalau semangat pemerintah merajut rasa kebangsaan dalam memberikan penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan RI, akan lebih baik disebutkan semua nama-nama tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa bersejarah tersebut," kata Sukamta.

"Ada beberapa versi sejarah Serangan Umum 1 Maret, semuanya pasti menyebut nama-nama tokoh yang punya peran penting dalam peristiwa tersebut," ucapnya.

"Akan lebih baik semua disebutkan dalam Kepres. Ini bentuk penghargaan yang nyata dari pemerintah. Keluarga mendiang tokoh-tokoh pejuang tentu akan merasa bahagia," jelas Sukamta.

Menurut Sukamta, pemerintah perlu mencontoh Sri Sultan HB X yang dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini saat menyampaikan peristiwa Serangan Umum 1 Maret, selain menyebut Sri Sultan HB IX sebagai penggagas serangan tersebut dan Panglima Jenderal Sudirman, juga menyebut peran Soeharto sebagai komandan Wehrkreise III.

"Selama ini nama Sri Sultan HB IX sebagai penggagas serangan umum jarang disebut, sebagian pihak menganggap ini karena ada sejarah versi Pak Harto. Namun Sri Sultan HB X tetap menyebut nama beliau bukan menghilangkannya, ini menunjukkan sikap kebangsaan yang adiluhung," ungkapnya, Senin (6/3).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini berharap pemerintah menghentikan kebiasaan mengeluarkan keputusan atau edaran yang mengundang kontroversi.

"Sudah berulang-ulang pemerintah buat keputusan atau edaran yang hanya mengundang polemik dan kegaduhan. Belum lama ini muncul permenaker Jaminan Hari Tua (JHT), kemudian surat edaran soal pengeras suara masjid dan musala, dan sekarang Kepres soal Serangan Umum 1 Maret," papar Sukamta.

"Ini ujung-ujungnya pro kontra, ada pembelahan di tengah masyarakat, muncul saling olok-olok di media sosial. Ini jelas konra produktif dan menghabiskan energi bangsa di tengah upaya bangkit dari pandemi," tukasnya. (Sru/OL-09)

Baca Juga

Antara

Keputusan Jokowi Bentuk Tim Penyelesaian Non-yudisial Kasus HAM Disesalkan Keluarga Korban

👤 Indriyani Astuti 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 11:27 WIB
Tanpa adanya pengadilan HAM, negara hanya akan mengokohkan impunitas bagi para...
MI/Adam Dwi Putra

Ditangkap Lagi, Eks Walkot Cimahi Terseret Kasus yang Melibatkan Mantan Penyidik KPK

👤Fachri Audhia Hafiez  🕔Kamis 18 Agustus 2022, 10:40 WIB
KPK membuka penyidikan baru kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Wali Kota (Walkot) Cimahi Ajay M Priyatna,...
dok.ant

Hari Ini, Apeng Tersangka Korupsi Rp78 Triliun Diperiksa Kejagung

👤Tri subarkah 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 09:41 WIB
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung kembali memeriksa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya