Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD Kota Bekasi Chairuman Juwono Putro dipastikan dicopot dari jabatannya, lantaran diduga terkait kasus dugaan korupsi Wali Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.
Sebagai penggantinya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi telah menunjuk Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Syaifudaullah menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi yang baru.
Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafied mengatakan pergantian Ketua DPRD Kota Bekasi telah disetujui dalam rapat pimpinan dan dilanjutkan lagi dalam rapat Banmus.
"Sesuai surat dari DPD PKS untuk mengajukan pergantian Ketua DPRD Choiruman J Putro dan ditindak lanjuti oleh rapat pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi dan dilanjutkan rapat Banmus untuk menyetujui surat dari DPD PKS untuk diparipurnakan pada Senin 7 Maret 2022," kata Abdul Muin yang juga merupakan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi kepada Media Indonesia, Kamis (3/3).
Ia menegaskan, berdasarkan surat dari DPD PKS untuk penganti Ketua DPRD Kota Bekasi yang baru adalah Syaifudaullah yang merupakan anggota DPRD Kota Bekasi. Adapun agenda dalam rapat paripurna pada Senin (7/3) mendatang termasuk penetapan pergantian Ketua DPRD Kota Bekasi dan penggantinya berdasarkan surat dari DPD PKS Kota Bekasi.
Ia mengungkapkan, selanjutnya surat diserahkan oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk dilanjutkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal itu untuk mendapat persetujuan pergantian.
"Sambil menunggu hasil surat dari Gubernur Jawa Barat, maka Wakil Ketua 1 DPRD untuk menjabat sementara Ketua DPRD dalam rangka menjalankan proses-proses agenda DPRD," jelasnya.
Ia menambahkan, setelah itu surat dari Gubernur Jawa Barat diterima DPRD Kota Bekasi. "Maka akan dijadwal oleh Banmus untuk diparipurnakan untuk proses pelantikan Ketua DPRD yang baru," pungkasnya.(OL-13)
Baca Juga: Polisi Dalami Peran Doni Salmanan di kasus Investasi Bodong Binomo
Sejumlah warga yang merupakan penghuni belasan rumah itu sempat terlibat bentrok dengan puluhan petugas gabungan yang dikerahkan.
Meski demikian, masyarakat tetap diperbolehkan merayakan malam tahun baru, tetapi dianjurkan tidak melakukannya secara berlebihan.
Dana yang digelontorkan untuk mendukung administrasi kesekretariatan hingga fasilitas kegiatan lingkungan itu langsung dikebut pencairannya oleh para ketua RW.
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
Pameran Dagang Lokal yang menjadi agenda pembuka menghadirkan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Bekasi.
Informasi yang sudah lama bisa dimunculkan kembali dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved