Pengamat: Hukuman Ringan Bikin Kepala Daerah Tak Takut Korupsi

PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah karena tak ada efek jera dalam penegakan hukum. Ia menyebut hukuman yang rendah alasan utama para pejabat tidak takut melakukan praktik rasuah.

Pria yang akrab disapa Castro itu mengatakan rendahnya vonis atau hukuman terhadap pelaku korupsi, terutama dalam kasus suap-menyuap dan jual beli jabatan, membuat hukum kehilangan taringnya.

“Deterrent effect itu tidak terbangun dikarenakan sanksinya terbilang masih sangat rendah. Jika sanksi rendah, tidak mungkin akan melahirkan efek jera bagi para pelaku,” ujar Herdiansyah ketika dihubungi, Rabu (4/3).

Baca juga : Korupsi Kepala Daerah, Masalah Struktural yang Sulit Diputus

Castro menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa yang hingga kini masih menjadi pintu masuk bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi. Terakhir, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditangkap KPK karena terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab.

Castro mengatakan sektor ini dianggap paling rentan karena mudah dimanipulasi untuk kepentingan bisnis pribadi maupun kelompok. Proyek pengadaan barang dan jasa sering kali dijadikan cara instan bagi kepala daerah untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama masa pemilihan.

“Cara terbaik bagi para koruptor, terutama kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal politiknya, ya dari pengadaan barang dan jasa itu. Entah lewat markup (penggelembungan harga), entah lewat perbuatan curang lainnya. Ini yang terjadi sebenarnya,” tegasnya.

Baca juga : Komisi II Akui Ongkos Politik Tinggi Biang Korupsi Kepala Daerah, Bakal Dibahas di RUU Pemilu

Ia menilai situasi ini akan terus berulang selama tidak ada perubahan signifikan pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Ketiadaan sanksi yang memberikan efek traumatis secara finansial maupun sosial membuat jabatan publik tetap dipandang sebagai ladang bisnis.

"Ada semacam situasi di mana hal-hal semacam ini terus-menerus terjadi karena ya itu tadi, tidak ada deterrent effect dikarenakan sanksi yang tidak berat yang dijatuhkan kepada para pelaku-pelaku," katanya. (H-4)