Rentetan OTT Kepala Daerah, DPR Desak Kemendagri Perketat Pengawasan

FENOMENA beruntunnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah memicu reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera memperketat pembinaan dan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh kepala daerah di Indonesia.

Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan tata kelola pemerintahan di daerah tidak terus tergerus oleh praktik rasuah.

"Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur," ujar Toha melalui keterangannya, Kamis (22/1).

Baca juga : Pukat UGM: Biaya Politik Tinggi Akar Korupsi, Pilkada DPRD bukan Solusi

Integritas Birokrasi Terancam
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut memberikan catatan kritis mengenai modus korupsi yang kerap berulang, khususnya terkait rekrutmen jabatan di lingkungan birokrasi. Toha menilai praktik jual beli jabatan adalah akar dari rusaknya profesionalisme pemerintahan.

"Kami sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka bisa dipastikan birokrasi di bawahnya tidak akan berjalan profesional," tegasnya.

Ia mengingatkan para pemimpin daerah agar tetap konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.

Operasi Senyap Beruntun
Sebagaimana diketahui, dalam kurun waktu yang berdekatan, lembaga antirasuah kembali gencar melakukan operasi senyap. Setelah penangkapan Bupati Bekasi, publik kembali dikejutkan dengan terjaringnya Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.

Rentetan kasus ini menjadi sinyal bahwa upaya pembersihan di tingkat pemerintah daerah masih menjadi tantangan besar bagi penegak hukum maupun instansi pembina seperti Kemendagri. (Faj/P-2)