Senin 21 Februari 2022, 13:54 WIB

DPR Usulkan Bentuk Direktorat Penegak Hukum di Kementerian ESDM

 Sri Utami | Ekonomi
DPR Usulkan Bentuk Direktorat Penegak Hukum di Kementerian ESDM

Ist/DPR
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto.

 

PEMERINTAH sebaiknya membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM untuk melaksanakan pengawasan dan koordinasi penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

Dirjen Penegakan Hukum ESDM nantinya akan memantau pelaksanaan kegiatan tambang agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan mengevaluasi kegiatan penambangan.

Melalui Dirjen ini pula dapat dikoordinasikan secara lebih efektif pemberian sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana kepada para penambang yang tidak menjalankan perizinan dengan baik.

“Ini penting dan mendesak karena ditengarai akhir-akhir ini marak ditemukan tambang illegal dan munculnya konflik horizontal masyarakat terkait tambang," ujar anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto.

Baca juga: Rachmat Gobel: Kemendag Harus Stabilkan Harga Kacang Kedelai

Selain itu sering ditemukan disparitas penegakan hukum antartambang satu dengan tambang lainnya yang mencerminkan lemahnya koordinasi penegakan hukum oleh aparat di lapangan. Contohnya pada kasus tambang di Wadas, Jateng dan tambang di Moutong, Sulteng. Pada kasus-kasus ini aparat terkesan represif dan intimidatif.

"Sementara pada kasus tambang di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menewaskan satu orang advokat, terkesan ditangani secara dingin oleh aparat. Akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan lingkungannya,” terangnya, Senin (21/2).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan lemahnya penegakan hukum diduga menjadi penyebab maraknya tambang ilegal dan penyimpangan izin pertambangan di tanah air. Akibatnya, selain merebak masalah keamanan, konflik horizontal, kerusakan lingkungan, juga mengakibatkan kebocoran atas penerimaan.

Aparat penegak hukum dan Kementerian ESDM baik di level pusat maupun daerah harus solid dalam menangani persoalan tambang di tanah air. Sehingga tidak ada disparitas penegakan hukum dan aparat yang terkesan memihak.

"Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kepahaman yang sama dan soliditas yang tinggi dalam bertindak serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum di lapangan," tegasnya.

Selain soal tambang, menurut Mulyanto, Kementerian ESDM juga harus memperhatikan kasus-kasus pencurian minyak yang kerap terjadi. Contohnya saja adalah kasus pencuran 21 ton minyak di perairan Tuban yang menghebohkan.

Dengan adanya Dirjen Penegakan Hukum di Kementerian ESDM, diharapkan koordinasi antara kementerian ESDM dan aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penanganan kasus-kasus di bidang ESDM di lapangan akan menjadi lebih baik. (Sru/Ol-09).

Baca Juga

dok.tangkapan layar

Menteri PUPR Basuki Minta Inkindo jaga Kualitas Konsultan Kontraktor

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 02 Februari 2023, 09:20 WIB
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono meminta para konsultan kontraktor yang tergabung dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) untuk...
MI/HO

Sengketa Ekspor Bijih Nikel RI-Uni Eropa, JAKI Dorong Reformasi WTO

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 02 Februari 2023, 07:40 WIB
ORGANISASI Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) terus berupaya membantu pemerintah RI dalam gugatan pelarangan ekspor bijih...
Antara/Akbar Nugroho Gumay

Program B35 Perlu Dukungan Pembiayaan Pemerintah agar Optimal

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 02 Februari 2023, 06:30 WIB
Pemberlakuan B35 diyakini bakal menyerap lebih banyak biodiesel, sehingga mampu menghasilkan penghematan penggunaan bahan bakar minyak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya