Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
LISTRIK merupakan kebutuhan dasar manusia. Untuk itu, ketersediaan listrik yang cukup, andal, ramah lingkungan, dengan harga terjangkau menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hingga triwulan III 2023, rasio elektrifikasi (RE), yakni perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga se-Indonesia, mencapai 99,74%. Artinya, masih ada 0,26% rumah tangga belum teraliri listrik. Dari angka itu, sebagian besar tersebar di wilayah terpencil (remote area) khususnya daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Untuk mengatasi persoalan itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bekerja sama dengan PT PLN (Persero) dan didukung Komisi VII DPR RI menghadirkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Sejak mulai berjalan pada 2022 hingga akhir 2023 ini, program BPBL membantu lebih dari 200 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia mendapatkan aliran listrik. Sejumlah wilayah 3T merasakan manfaat program BPBL.
Baca juga: Program BPBL Kembali Lampaui Target
Di Provinsi Papua Barat Daya misalnya, ada 1.500 rumah tangga tidak mampu mendapatkan sambungan listrik gratis melalui program BPBL tahun anggaran 2023. Pada 12 Desember lalu, Kementerian ESDM melaksanakan Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL Papua Barat Daya di Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Muhadi menyebut Kabupaten Sorong mendapat alokasi 135 rumah tangga. “Saat ini terpasang seluruhnya atau menyala 100%,” ujar Muhadi saat peresmian.
Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Pembangunan Markus Karath mengapresiasi Program BPBL sehingga masyarakat Kabupaten Sorong bisa mendapatkan sambungan listrik gratis. Apresiasi juga disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia. Ia berharap masyarakat Sorong bisa memanfaatkan bantuan ini untuk kebutuhan sehari-hari. “Anak-anak bisa belajar, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga dengan baik,” ujar Rico.
Taraf hidup masyarakat
Di wilayah lain, sebanyak 451 rumah tangga kurang mampu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, menerima BPBL. Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends menyampaikan bantuan pasang baru listrik diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Maluku.
“BPBL 2023 mendapat daya 900 VA dengan subsidi pemerintah yang cukup besar, sehingga diharapkan masyarakat bisa mempergunakan sebagaimana mestinya. Program ini diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membuka usaha seperti menjahit dan sebagainya,” jelas Mercy saat Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Nukuhai, Kecamatan Taniwel, Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu (6/12).
Baca juga: Menteri ESDM: Capaian Bauran Energi Sulit Terealisasi
General Manager Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara PT PLN (Persero) Awat Tuhuloula menyampaikan sasaran program BPBL 2023 di wilayahnya sebanyak 3.500 penerima rumah tangga. Jumlah itu tersebar di Maluku sebanyak 3.000 rumah tangga dan Maluku Utara 500 rumah tangga.
Beralih ke wilayah barat Indonesia, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, mendapat alokasi BPBL sebanyak 91 rumah tangga di 6 kecamatan. Bupati Bintan Roby Kurniawan berharap program BPBL ini bermanfaat bagi masyarakat di wilayah yang berdekatan dengan Singapura itu. Suplai listrik pun diharapkan membuat warga betah dan produktif.
Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Hari Purnomo pada Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, 19 November lalu mengatakan, penerima BPBL di Kepulauan Riau pada 2023 ini menyasar 2.300 rumah tangga.
Anggota Komisi VII DPR RI Asman Abnur mengatakan program BPBL di Kabupaten Bintan akan diteruskan pada 2024. “Tahun 2022 program BPBL (di Kabupaten Bintan) diberikan pada 86 rumah tangga, tahun ini ada 91 rumah tangga, insya Allah 2024 diteruskan kembali,” ujar Asman. (S-3)
KETUA Dewan Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengumumkan bahwa lima perusahaan tambang telah mengantongi izin untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengunjungi Pulau Gag, Raja Ampat, Sorong, Papua Barat, Sabtu (7/6). Pada kunjungan tersebut, warga adat Pulau Gag menyambut Bahlil.
Salah satu penyebab utama banjir rob adalah kondisi geologi tanah di wilayah tersebut yang masih berupa aluvial muda dan dominan lempung, sehingga air pasang sulit meresap ke dalam tanah.
Investasi untuk pembangkit listrik sebesar Rp2.133,7 triliun, di mana sekitar 73% dialokasikan untuk partisipasi pihak swasta atau independent power producer (IPP).
Pemerintah kembali merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara pada periode 2029 hingga 2033.
MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terbukti telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan surat Keputusan Presiden mengenai tindak lanjut sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari masih di dalam proses administrasi
DKPP menyoroti secara khusus isu relasi kuasa yang digunakan Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU dalam rangka mendekati perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda, berisinial CAT.
KETUA KPU Hasyim Asy'ari yang terbukti melakukan asusila dinilai hal buruk. Hasyim terbukti melakukan tindakan tersebut berdasarkan putusan DKPP dan dikenakan sanksi pemberhentian.
DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemecatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait dugaan pelanggaran KEPP mengenai asusila. Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin
DKPP sudah menyidangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebanyak dua kali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved