Rabu 08 Desember 2021, 19:39 WIB

Golkar dan PKS Kompak Enggan Lanjutkan Pembahasan RUU TPKS

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Golkar dan PKS Kompak Enggan Lanjutkan Pembahasan RUU TPKS

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya (kedua kiri) menyampaikan laporan

 

PARTAI Golkar menyatakan belum mau melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah disusun oleh Panitia Kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya.

Dalam Rapat Pleno Baleg pengambilan keputusan RUU TPKS, perwakilan Golkar yakni Anggota Komisi X Ferdiansyah mengatakan pihaknya masih harus melakukan pendalaman tentang draft RUU TPKS yang telah disusun. Sebelum paripurna pada 15 Desember mendatang, Golkar akan melakukan audensi dengan koalisi masyarakat sipil untuk menyerap kembali masukan-masukan tentang RUU TPKS.

"Kami Golkar mengusulkan dilanjutkan kembali pendalaman," ujar Ferdiansyah.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Muzzammil Yusuf mewakili Fraksi PKS menyampaikan bahwa sikap PKS menolak RUU TPKS ke tahap selanjutnya. Penolakan tersebut didasari pada tidak adanya aturan yang mengatur pelarangan perzinahan dan penyimpangan seksual atau LGBT dalam RUU TPKS.

Baca juga: PPP Setujui Draf RUU TPKS asalkan Tidak Legalkan Seks Bebas dan LGBT

"Menolak hasil panja tersebut dilanjutkan ke dalam tahap selanjutnya," ujar Muzzammil

Pada kesempatan yang sama, meski memiliki pandangan yang sama dengan PKS tentang klausul perzinahan dan penyimpangan yang harus diatur dalam RUU TPKS, Juru Bicara PPP Syamsurizal menjelaskan bahwa PPP tetap mendukung RUU TPKS untuk di bawa ke dalam Rapat Paripurna guna pengesahan sebagai Undang-Undang (UU) usul inisiatif DPR.

"Sepanjang pengaturannya tidak bertentangan dengan norma dan agama PPP menilai RUU TPKS bisa segera disahkan," jelas Syamsurizal.

Dalam pandagannya, PPP juga menginginkan ada pengaturan tentang jenis-jenis tindak pidana seksual yang dilakukan sebelum atau di luar pernikahan. Begitupun mengenai tindak penyimpangan seksual. PPP menginginkan zinah dan penyimpangan seksual dimasukkan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

"Mengingat hal tersebut menjadi penyebab terjadinya tindak pidana seksual," ungkapnya. (OL-4)

Baca Juga

DOK MI

Pekerja Sektor Esensial Kota Malang Jalani Vaksinasi Dosis Booster

👤Bagus Suryo 🕔Selasa 18 Januari 2022, 17:44 WIB
PEKERJA sektor esensial di Kota Malang, Jawa Timur, menerima vaksinasi...
MI/ANDRI WIDIYANTO

NasDem Harap RUU TPKS Tak Lagi Ditunda-Tunda

👤Dhika kusuma winata 🕔Selasa 18 Januari 2022, 17:33 WIB
NasDem berharap agar rancangan beleid itu segera rampung dibahas dan tak lagi...
MI/MOHAMAD IRFAN

Tepis Tudingan DPD, DPR Tegaskan Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

👤Reporter: Putri Nurul Ilmi/ Penulis: Irvan Sihombing 🕔Selasa 18 Januari 2022, 16:24 WIB
Meski ditolak PKS, Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 yang digelar hari ini sudah menyetujui RUU IKN menjadi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya