Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sengketa hasil perselisihan pilkada di Sabu Raijua, yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/4).
aturan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 pada November akan membuat semua proses pilkada diperkirakan baru selesai pada 2025.
MK memerintahkan pendirian TPS Khusus di wilayah kerja PT ANA karena menilai pada saat pilkada digelar pada 9 Desember 2020 banyak karyawan yang dinilai kehilangan hak konstitusionalnya.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Riau telah menerima salinan penetapan pemungutan suara ulang (PSU) di Indragiri Hulu dan Rpkan Hulu.
Penyusunan jadwal pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), atas sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Melalui putusannya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 6 kecamatan dan 24 TPS yang berada di Kecamatan Binuang
"(PSU) Paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan dan dituangkan dalam SK baru tentang penetapan hasil rekap suara tanpa harus melaporkan hasilnya kepada mahkamah," lanjut Anwar.
Diskualifikasi terhadap pasangan calon petahana merupakan akibat dari adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan.
. "Kami segera akan lakukan pendalamam dan simulasi teknis," ujar Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Bahtiar, Rabu (17/3).
Ilham menilai proses pemungutan suara Pemilu perlu digelar lebih cepat agar perselisihan yang muncul pascapemungutan suara tidak mengganggu proses Pilkada.
Menurut Burhanuddin, akan muncul persoalan legitimasi penjabat kepala daerah yang menggantikan gubernur, bupati/ wali kota yang masa jabatannya habis sebelum 2024.
Ada 271 daerah yang harus dipimpin Pjs bila UU Pilkada tidak direvisi. Dampaknya sangat luas dan bisa menggadaikan kelangsungan pembangunan di seluruh daerah.
Dia berharap nanti pemilu yang dilaksanakan serentak dapat senafas dengan pilkada di berbagai daerah.
Tahapan pemilihan 2024 bisa mulai dijalankan 30 bulan lebih awal, yakni dalam tahun ini.
Lima komisioner KPU Kabupaten Poso menjalani sidang kode etik karena ada dugaan mendukung salah satu paslon dalam Pilkada 2019 yang kini dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Poso.
Permohonan disampaikan oleh warga Sabu Raijua bernama Yanuarse Bawa Lomi mewakili Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (Amapedo).
Pelantikan bupati-wakil bupati Kebumen dan Purbalingga akan dilakukan secara daring.
Johan Anuar yang kini menjalani masa tahanan di Rutan Klas IA Palembang, akan tetap mengikuti pelantikan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan,
Setelah hasil kajian tersebut selesai, Kemendagri baru bisa mengambil keputusan.
Mensesneg Pratikno menyebutkan, pemerintah berketetapan aturan yang sudah baik di UU Pemilu hendaknya tetap dipertahankan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved