Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum Kota Banjarmasin mulai mendistribusikan logistik Pilkada jelang pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Wali Kota- Wakil Wali Kota Banjarmasin, 28 April besok. PSU Pilwakot akan digelar di 80 tempat pemungutan suara (TPS) pada tiga kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sekretaris KPU Kota Banjarmasin, Husni Thamrin mengatakan persiapan pelaksanaan PSU sudah matang termasuk logistik Pilwakot yang siap didistribusikan.
"Selain logistik untuk PSU, kita juga mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) agar pelaksanaan PSU aman dari pandemi covid 19," ujarnya, Selasa (27/4).
Sesuai jadwal pada H-1 Selasa (27/4) logistik PSU Pilwakot harus sudah berada di TPS. PSU Pilwakot Banjarmasin berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tiga kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, yakni Kelurahan Basirih Selatan, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Mantuil.
Dari tiga kelurahan tersebut terdapat 80 TPS dengan total Daftar Pemilig Tetap (DPT) sebanyak 29.056 <29056> pemilih. PSU harus digelar setelah Hakim MK mengabulkan sebagian gugatan PHPU pasangan calon nomor urut 04, Hj Ananda - H Mushaffa Zakir atas penetapan kemenangan pasangan calon nomor urut 02, H Ibnu Sina dan H Arifin Noor.
baca juga: Pemungutan suara ulang
Pada bagian lain KPU Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mematangkan persiapan pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur yang akan dijadwalkan pada 9 Juni 2021 mendatang. PSU akan dilaksanakan pada lima kecamatan di Kabupaten Banjar dan satu kecamatan di Kota Banjarmasin serta 24 TPS di Kabupaten Tapin. (OL-3)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved