Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengusulkan skema pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Ia meminta agar waktu pelaksanaan Pemilu tidak berdekatan dengan Pilkada.
"Pemilihan umum presiden dan DPR diusulkan dilaksanakan pada Februari atau Maret 2024. Pemilihan gubernur/bupati/wali kota diusulkan pada November 2024," ujar Ilham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3).
Ilham menilai proses pemungutan suara Pemilu perlu digelar lebih cepat agar perselisihan yang muncul pascapemungutan suara tidak mengganggu proses Pilkada.
Baca juga: MK akan Putuskan 32 Sengketa Pilkada Mulai Pekan Ini
Direncanakan, jadwal tahapan Pemilu dengan hari pemungutan suara digelar pada 14 Februari atau 6 Maret 2024.
"Ketika proses PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) nanti putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pemungutan suara ulang, itu akan menunda lagi adanya hasil Pemilu 2024, ini akan berimplikasi pada pencalonan Pilkada 2024," jelasnya.
Sedangkan hari pemungutan suara Pilkada direncanakan pada 13 November 2024. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahu 2016 tentang Pilkada.
Sebelumnya, Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan pihaknya bakal memodifikasi penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak begitu berat.
Modifikasi menyusul keputusan DPR dan Pemerintah tidak merevisi UU Pemilu.
"Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, sebagaimana pada Pemilu 2019 yang lalu," kata Pramono kepada Media Indonesia, Selasa (9/3).
Ia menjelaskan desain Pemilu 2024 serupa Pemilu 2019. Pemilih bakal disuguhkan lima surat suara. (OL-1)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved