PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengusulkan skema pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Ia meminta agar waktu pelaksanaan Pemilu tidak berdekatan dengan Pilkada.
"Pemilihan umum presiden dan DPR diusulkan dilaksanakan pada Februari atau Maret 2024. Pemilihan gubernur/bupati/wali kota diusulkan pada November 2024," ujar Ilham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3).
Ilham menilai proses pemungutan suara Pemilu perlu digelar lebih cepat agar perselisihan yang muncul pascapemungutan suara tidak mengganggu proses Pilkada.
Baca juga: MK akan Putuskan 32 Sengketa Pilkada Mulai Pekan Ini
Direncanakan, jadwal tahapan Pemilu dengan hari pemungutan suara digelar pada 14 Februari atau 6 Maret 2024.
"Ketika proses PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) nanti putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pemungutan suara ulang, itu akan menunda lagi adanya hasil Pemilu 2024, ini akan berimplikasi pada pencalonan Pilkada 2024," jelasnya.
Sedangkan hari pemungutan suara Pilkada direncanakan pada 13 November 2024. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahu 2016 tentang Pilkada.
Sebelumnya, Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan pihaknya bakal memodifikasi penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak begitu berat.
Modifikasi menyusul keputusan DPR dan Pemerintah tidak merevisi UU Pemilu.
"Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, sebagaimana pada Pemilu 2019 yang lalu," kata Pramono kepada Media Indonesia, Selasa (9/3).
Ia menjelaskan desain Pemilu 2024 serupa Pemilu 2019. Pemilih bakal disuguhkan lima surat suara. (OL-1)
