Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIOLOG UGM, Arie Sujito mengatakan, partai politik harus memperbaiki cara membangun komunikasi politik dan meformasi diri mereka untuk merespon putusan Mahkanah Konstitusi terkait Pemisahan Pemilu Nasional dengan Pemilu Lokal.
"Persoalan utamanya (demokrasi di Indonesia) justru terletak pada struktur dan perilaku partai politik yang masih stagnan," ungkap dia kepada awak media saat ditemui di Gedung Pusat UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (2/7). Sistem kerja partai politik selama ini dinilai belum banyak berubah, yaitu sentralistis.
Jika sistem itu tidak berubah, partai politik tidak kompatibel dengan model pemilu terpisah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, Pemilu terpisah menuntut konsolidasi lintas tingkatan.
Putusan MK tersebut akan menambah kompleksitas sistem di tubuh partai, terutama bagi mereka yang tidak siap menghadapi perubahan.
Terkait korelasi pemisahan Pemilu dengan partisipasi pemilih, Arie masih menyangsikannya. Menurut dia, partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
"Partisipasi pemilih tergantung kontestannya, tergantung pendirian politiknya," jelas dia. Untuk itu, yang harus dilakukan partai politik adalah menjalin kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat dengan lebih baik. (H-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Kabar baik! MK putuskan penyakit kronis kini bisa masuk kategori disabilitas. Simak syarat asesmen medis dan prinsip pilihan sukarela dalam Putusan MK No. 130/2025.
MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Tipikor terkait dengan ketentuan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved