Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIOLOG UGM, Arie Sujito mengatakan, partai politik harus memperbaiki cara membangun komunikasi politik dan meformasi diri mereka untuk merespon putusan Mahkanah Konstitusi terkait Pemisahan Pemilu Nasional dengan Pemilu Lokal.
"Persoalan utamanya (demokrasi di Indonesia) justru terletak pada struktur dan perilaku partai politik yang masih stagnan," ungkap dia kepada awak media saat ditemui di Gedung Pusat UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (2/7). Sistem kerja partai politik selama ini dinilai belum banyak berubah, yaitu sentralistis.
Jika sistem itu tidak berubah, partai politik tidak kompatibel dengan model pemilu terpisah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, Pemilu terpisah menuntut konsolidasi lintas tingkatan.
Putusan MK tersebut akan menambah kompleksitas sistem di tubuh partai, terutama bagi mereka yang tidak siap menghadapi perubahan.
Terkait korelasi pemisahan Pemilu dengan partisipasi pemilih, Arie masih menyangsikannya. Menurut dia, partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
"Partisipasi pemilih tergantung kontestannya, tergantung pendirian politiknya," jelas dia. Untuk itu, yang harus dilakukan partai politik adalah menjalin kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat dengan lebih baik. (H-2)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved