Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIOLOG UGM, Arie Sujito mengatakan, partai politik harus memperbaiki cara membangun komunikasi politik dan meformasi diri mereka untuk merespon putusan Mahkanah Konstitusi terkait Pemisahan Pemilu Nasional dengan Pemilu Lokal.
"Persoalan utamanya (demokrasi di Indonesia) justru terletak pada struktur dan perilaku partai politik yang masih stagnan," ungkap dia kepada awak media saat ditemui di Gedung Pusat UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (2/7). Sistem kerja partai politik selama ini dinilai belum banyak berubah, yaitu sentralistis.
Jika sistem itu tidak berubah, partai politik tidak kompatibel dengan model pemilu terpisah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, Pemilu terpisah menuntut konsolidasi lintas tingkatan.
Putusan MK tersebut akan menambah kompleksitas sistem di tubuh partai, terutama bagi mereka yang tidak siap menghadapi perubahan.
Terkait korelasi pemisahan Pemilu dengan partisipasi pemilih, Arie masih menyangsikannya. Menurut dia, partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
"Partisipasi pemilih tergantung kontestannya, tergantung pendirian politiknya," jelas dia. Untuk itu, yang harus dilakukan partai politik adalah menjalin kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat dengan lebih baik. (H-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved