Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menganulir kemenangan bupati terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient Patriot Riwu Kore dan Thobis Uly.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sengketa hasil perselisihan pilkada di Sabu Raijua, yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/4).
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua. Menyatakan diskualifikasi Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore-Thobias Uly," kata Ketua MK Anwar Usman.
Mahkamah mempertimbangkan untuk menyimpangi ketentuan mengenai syarat tenggat waktu pengajuan permohonan sebab ada kondisi spesifik yang baru diketahui setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua, NTT.
"Merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan," tutur Hakim Konstitusi Suhartoyo.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menemukan fakta hukum dalam kaitan dengan status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore, yang mempunyai dua paspor yakni Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat.
Menurut Mahkamah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku paspor merupakan bukti kewarganegaraan seseorang.
Dalam kasus a quo, ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra, mulainya Orient berstatus warga negara Indonesia dengan kepemilikan green card yang habis pada 2011. Itu, terangnya, menjadi bukti status Orient bagi pemerintah AS adalah WNA.
"Kemudian pada 2007 Orient mendapatkan paspor Amerika Serikat dengan demikian, pemerintah Amerika Serikat mengakui Orient sebagai warga negaranya," ucap Saldi.
Mahkamah berpendapat UU 12/2006 menyatakan WNI kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang berlaku atas namanya.
"Kepemilikan paspor AS atau negara asing lainnya membawa konsekuensi Orient seharusnya secara serta merta kehilangan status sebagai WNI tanpa harus melepaskan kewarganegaraannya, terlebih pada 2017 diterbitkan paspor atas nama Orient sebagai lanjutan paspor sebelumnya. Bagi mahkamah, meneguhkan sebagai warga AS," tutur Saldi.
Mahkamah pada pertimbangannya juga berpendapat Orient tidak jujur mengangkut status kewarganegarananya termasuk ketika mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua.
Permohonan sengketa pilkada di Kabupaten Sabu Raijua dengan nomor perkara 135/PHP.BUP-XIC/2020 dimohonkan oleh Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba, paslon bupati dan wakil bupati kabupaten Sabu Raijua nomor urut 3. Pemohon menilai Orient telah melanggar persyaratan bahwa calon kepala daerah harus warga negara Indonesia.
Pada kesempatan itu, Mahkamah juga menyatakan tidak menerima permohonan perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2020 yang diajukan oleh warga negara Indonesia Herman Lawe Hiku perseorangan WNI dan Marthen Radja, dan Yanuarse Bawa Lomi sebagai perwakilan Aliansi Masyarakat Perduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO).
Menurut Mahkamah, permohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 157 ayat 4 UU Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6/2020.
"Menimbang bahwa seluruh pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagai salah satu pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada, maka pemohon tidak memiliki syarat formil sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. (Ind/OL-09)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Pulau Kera seluas 48 hektare berada di wilayah Kabupaten Kupang, tetapi hanya berjarak 5 mil dari Kota Kupang.
TIM Penyidik Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan tiga tersangka dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi dana rehabilitasi sekolah.
Motivasi diberikan kepada para peserta MPLS di sela-sela kunjungannya ke Flores Timur selama dua hari
Benda itu meliputi 40 kilogram artefak hasil ekskavasi yang terbagi menjadi 15 kategori, termasuk perhiasan, alat bantu, keramik, gerabah, serta sisa kerangka dari 3 individu leluhur
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
KOMUNITAS Bidara di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, melakukan kegiatan sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi para pemuda, pelajar, nelayan, petani, mahasiswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved