Rabu 19 Mei 2021, 19:05 WIB

Tim Hukum BirinMu Dinilai Lakukan Blunder

Denny Susanto | Nusantara
Tim Hukum BirinMu Dinilai Lakukan Blunder

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Suasana sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

 

IM Hukum pasangan Sahbirin Noor-Muhidin (BirinMu) dinilai melalukan blunder jika menyatakan survei palsu dijadikan alat bukti dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Hal itu dikemukakan, Muhamad Raziv Barokah, tim hukum pasangan Denny Indrayana-Difriadi Derajat (H2D). "Mungkin lawyernya tidak benar-benar ikut dalam sengketa pilgub tersebut. Jelas yang diajukan sebagai bukti adalah produk jurnalistik dari jejakrekam.com, bukan hasil survei," ungkapnya.

Jika ingin dipermasalahkan, lanjut Raziv, silakan Tim Hukum BirinMu menghubungi redaksi jejakrekam.com.

Dia menilai ada upaya kampanye hitam guna menggiring opini miring terhadap H2D di Mahkamah Konstitusi. Pemungutan suara ulang yang diputus MK tidak didasarkan atas survei, tapi MK meyakini adanya kecurangan.

Seperti yang terjadi di Banjarmasin Selatan, saksi KPU sendiri yang mengakui adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan. Namun saksi tersebut tidak tahu bahwa hal tersebut melanggar.

Ia menambahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar juga terjadi karena adanya kecurangan berupa penambahan surat suara sebanyak 20 kotak suara. Itu dibuktikan dengan keterangan saksi dan surat dari KPU adanya perpindahan kotak suara yang janggal.

Sementara PSU di Binuang, Kabupaten Tapin terjadi karena adanya kecurangan. Ada 24 tempat pemungutan suara dengan kehadiran 100% dan seluruhnya memilih BirinMu. Bahkan orang yang sudah meninggal bisa memilih BirinMu.

"Kecurangan-kecurangan inilah yang menjadi sebab PSU di 827 TPS di Kalimantan Selatan," tegasnya.

Sebelumnya Tim Hukum BirinMu (Paslon 01) menilai Denny Indrayana dan Tim Hukum H2D (Paslon 02) terbukti menggunakan hasil survei siluman SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) tentang 74% pemilih Banjarmasin memilih karena uang.

Data itu diajukan sebagai salah satu alat bukti PHPU di MK saat menggugat kemenangan Paslon 01 dalam Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan 2020. (N-2)

 

Baca Juga

Dok. Hutama Karya

Kolaborasi Hutama Karya-BWA Renovasi Surau di Salah Satu Desa Terpencil di Sumbar 

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:28 WIB
Surau ini menjadi satu-satunya tempat sarana ibadah masyarakat dan tempat anak-anak untuk belajar mengaji dan menghafal...
DOK MI

Pemkab Cirebon Gencarkan Percepatan Vaksinasi Covid-19

👤Nurul Hidayah 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:24 WIB
CAPAIAN vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat baru mencapai 34 persen. Untuk menurunkan level PPKM, percepatan vaksinasi...
MI/Djoko Sardjono

Kodim Klaten Salurkan Bantuan BTPKLW

👤Djoko Sardjono 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:16 WIB
KODIM 0723 Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW). Penyerahan bantuan berlangsung di Aula...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya