Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurutnya hal tersebut perlu bisa dilakukan mengingat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) akan dilakukan 20 September mendatang. Dengan begitu proses revisi PKPU yang bisa berjalan sehingga tidak melewati jadwal penetapan tersebut.
Donal menyatakan bisa saja MA berkontribusi membangun Pemilu yang berintegrits dengan memutus Judicial Review (jJR) PKPU tersebut untuk disahkan.
Setelah ditetapkan sebagai ketua untuk tim sukses di Bumi Sriwijaya, Alex pun siap memenangkan keduanya. Namun Alex enggan menyebut berapa target suara Jokowi-Ma'ruf di Sumsel.
Arief menuturkan dalam melakukan revisi, ada tahapan yang disebut konsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Setelah itu KPU harus memastikan bahwa hasil dari konsultasi tersebut sudah sesuai catatan.
Hinca mengklaim sikap partainya sejak awal tidak memasukan para kadernya yang merupakan mantan napi korupsi sebagai caleg. Ia pun mengklaim saat ini seluruh caleg yang telah diajukan partainya bersih dari kasus tersebut.
Donal mengaku akan kecewa apabila Bawaslu tidak mendorong PKPU tersebut untuk diundang-undangkan.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menyebut putusan Mahkamah Agung yang membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan napi koruptor mencaleg tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan Pasal 55 UU MK.
Hasto menambahkan, untuk menjadi pemimpin nasional itu harus bersih, dimulai dari keluarga, rekam jejak kepemimpinannya, serta cara mencari uang dari sumber yang jelas.
KPU menetapkan rekapitulasi DPT hasil perbaikan tahap I. Menurut Arief, penetapan rekapitulasi DPT perbaikan sangat penting agar ada kejelasan dan kemudahan bagi parpol terkait DPT hasil perbaikan.
Maryanti menyebutkan, KPU di daerah akan melaksanakan setiap keputusan yang dikeluarkan KPU RI, termasuk jika diperintahkan menjalankan keputusan MA tersebut.
Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2018 lalu, pengamanan akan lebih ketat pada pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019 mendatang.
Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa MA telah melewatkan kesempatan yang langka untuk membangun Pemilu yang berintegritas.
Selama ini, Sulsel diprediksi sebagai zona merah. Namun, dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang aman dan kondusif, membuktikan Sulsel sebagai zona hijau.
Selain itu, menurut Raja Juli, di TPS (tempat pemilihan suara) harus diumumkan nama-nama caleg mantan koruptor tersebut.
Ia mengatakan kebijakan partai politik yang harusnya mencoret eks narapidana koruptor untuk menjadi caleg di pemilu 2019
Husni mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk menyuarakan kampanye yang damai dan menghindari keributan pada Pemilu 2019 nanti.
Kampanye sebagai salah satu proses pemilu harus memberikan pencerahan dan pendidikan agar masyarakat dapat menimbang dan memilih para wakil rakyat baik di lembaga legislatif maupun presiden.
PENELITI dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuturkan ada 529 dari 560 anggota DPR 2014-2019 atau sekitar 94% kembali mencalonkan diri sebagai caleg 2019.
Pembekalan bacaleg Nasdem Sulsel itu, nanri mengangkat tema 'Kebersamaan, Harmonisasi, dan Menang'. Pemilihan tema tersebut, lanjut Rajab, untuk menegaskan posisi bakal caleg Nasdem Sulsel di tingkat DPR RI, DPRD Sulsel, dan DPRD kabupaten/kota agar terus bersinergi.
Potensi kerawanan itu menjadi bahan acuan dalam pengamanan Pemilu 2019 mendatang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved